JAKARTA – Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra, mengungkapkan keprihatinannya terkait demonstrasi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti-Saintek) pada 20 Januari 2025.
Menurut Azmi, kejadian ini membuka tabir carut-marut kepemimpinan dan pelanggaran etika profesi di kementerian tersebut.
“Kejadian ini jelas memperlihatkan runtuhnya kepemimpinan di Kementerian Dikti-Saintek. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Menteri Dikti-Saintek dari jabatannya,” ujar Azmi dalam pernyataan resminya, Rabu (22/1/2025).
Azmi menilai, institusi yang seharusnya menjadi penjaga nilai adab dan moral justru tercoreng oleh perilaku Menteri yang abai terhadap prinsip hak asasi manusia.
“Tindakan ini tidak hanya mencederai kehormatan institusi, tetapi juga menjadi simbol runtuhnya integritas dan moralitas dalam memimpin lembaga pendidikan tinggi,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Azmi, seorang Menteri Pendidikan Tinggi menjadi panutan yang arif, visioner, dan futuristik, membawa perubahan positif di dunia pendidikan yang memerlukan banyak pembenahan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan perilaku yang tidak patut dan tidak layak sebagai pemimpin.
“Alih-alih menjadi pelopor inovasi dan integritas, Menteri ini justru diduga melakukan pelanggaran serius, termasuk dugaan kekerasan fisik dan psikis terhadap pegawai. Bahkan, kabar mengenai kerabat keluarga yang turut campur dalam urusan kementerian menambah citra buruk kepemimpinannya,” jelas Azmi.
Azmi menambahkan, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan Menteri telah mencemarkan nama baik institusi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan memperburuk citra pendidikan tinggi di mata publik.
“Ini adalah krisis moral dan tata kelola di dunia pendidikan tinggi Indonesia yang dampaknya sangat meluas. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya langkah tegas dari Presiden untuk menyelamatkan kehormatan dan masa depan pendidikan tinggi. “Kepemimpinan seperti ini hanya akan menjadi parasit yang membawa kehancuran alih-alih kemajuan. Seluruh elemen bangsa harus bersatu mendesak Presiden untuk segera bertindak tegas,” pungkas Azmi.
Demonstrasi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih serius memperbaiki tata kelola di dunia pendidikan tinggi. Keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto akan menjadi penentu arah masa depan institusi pendidikan di Indonesia ***.
