RENTAK.ID – Keseimbangan ekosistem laut menjadi kunci keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi. Hal ini menjadi sorotan utama Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR, yang menyuarakan desakan tegas terhadap pemerintah terkait pemagaran laut di Pantura Kabupaten Tangerang. Dia menekankan bahwa juga terdapat aturan internasional terkait keberadaan laut yang disepakati secara universal oleh semua negara.
Politisi senior Partai Golkar ini menekankan, dengan adanya berbagai peraturan yang mengikat dan berusaha untuk melindungi eksistensi kekayaan hayati seperti laut, maka siapapun yang mencoba untuk melanggar harus dijerat sesuai hukum yang berlaku.
“Pemagaran laut itu ada aturannya. Laut adalah milik negara, kita punya undang-undang kelautan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terikat dengan UNCLOS 1982, itu semua harus ditaati,” tutur Firman Soebagyo, Kamis (16/1/2025).
Firman yang merupakan Legislator dapil Jatteng III meminta pemerintah harus segera mengambil langkah tegas terhadap pemagaran laut di Pantura Tangerang. Menyuarakan suara ribuan nelayan yang terdampak langsung, Firman menjelaskan bahwa perlindungan laut bukanlah opsi, melainkan kewajiban bersama untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut yang rentan terhadap degradasi. Bahkan menurut Firman, pemerintah harus mencari siapa pelakunya, serta menyeretnya ke jalur hukum.
“Oleh karena itu, siapapun pelakunya baik itu perorangan maupun badan usaha, harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemagaran laut, wajib diproses secara hukum,” tambah Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Dalam menghadapi situasi ini, Firman juga memberikan apresiasi terhadap instruksi Presiden Prabowo terkait pencabutan pagar laut di Tangerang. Langkah proaktif ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Firman berharap, dengan langkah konkret ini, peringatan serius akan diberikan kepada pelaku yang enggan patuh terhadap aturan perlindungan laut.
“Saya bersyukur kita memiliki pemimpin yang aspiratif dan cepat tanggap terhadap keresahan masyarakat. Apa yang diinstruksikan Pak Presiden Prabowo sudah sepatutnya segera dilaksanakan oleh KKP. Kami Komisi IV DPR RI akan berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan agar instruksi ini dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Firman yang juga anggota Baleg DPR ini. (***)
