JAKARTA – Rencana penyesuaian tarif Transjakarta, Transjabodetabek hingga LRT Jakarta mulai 1 Januari 2027 dinilai harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan. Sosialisasi dan penerapan secara bertahap menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan kenaikan tarif harus memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna.
“Agar besaran tarif bisa diterima masyarakat, sebelum diterapkan perlu sosialisasi dan dilakukan secara bertahap. Fasilitas pelayanan juga harus ditingkatkan, rute ditambah hingga kawasan perumahan, serta keamanan dan kenyamanan diperkuat,” kata Djoko, Senin (5/10/2026).
Pemprov Jakarta berencana menyesuaikan tarif transportasi mulai awal 2027 sekaligus memperluas penerima layanan gratis dari 15 menjadi 21 kelompok. Saat ini penerima gratis antara lain ASN dan pensiunan ASN Pemprov DKI, pegawai non-ASN, pemegang KJP Plus dan KJMU, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, penghuni rusunawa, penerima bansos, TNI-Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pendidik, hingga kelompok masyarakat seperti Jumantik dan pengurus Posyandu.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai tarif Transjakarta Rp3.500 yang berlaku sejak 2005 perlu disesuaikan. Pasalnya, layanan berkembang dari satu koridor menjadi 14 koridor BRT ditambah ratusan rute non-BRT dan Mikrotrans dengan cakupan sekitar 92,5 persen wilayah Jakarta.
DTKJ merekomendasikan tarif integrasi intramoda Transjakarta sebesar Rp5.000 dengan durasi tiga jam. Khusus Mikrotrans yang tidak melanjutkan perjalanan menggunakan layanan lain, tarifnya Rp2.000 per perjalanan.
Untuk Transjabodetabek, tarif yang direkomendasikan Rp10.000 dengan durasi tiga jam. Integrasi dengan Transjakarta, Transbandara, LRT dan MRT akan dilakukan bertahap karena membutuhkan penyiapan sistem tiket terintegrasi.
DTKJ juga mengusulkan tiket langganan Transjakarta Rp200.000 per bulan dan Transjabodetabek Rp400.000 per bulan.
Djoko menilai peningkatan tarif harus diikuti perluasan layanan, khususnya di kawasan Bodetabek. Dari sekitar 1.951 kawasan perumahan, belum sampai 5 persen yang terlayani transportasi umum.
Padahal sekitar 4 juta orang dari Bodetabek diperkirakan masuk Jakarta setiap hari. Karena itu, rute Transjabodetabek dan layanan pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun Commuter Line, LRT maupun halte Transjabodetabek perlu diperbanyak.
Saat ini terdapat 18 rute Transjabodetabek dan 87 rute Mikrotrans yang dioperasikan Transjakarta.
“Pemerintah DKI Jakarta dapat mendorong agar dana hibah tahunan kepada pemda di Bodetabek diprioritaskan untuk mengembangkan rute dari kawasan perumahan menuju stasiun dan halte dengan tarif murah atau terintegrasi,” ujar Djoko.
Selain rute, pelayanan juga perlu diperbaiki dengan mengurangi waktu tunggu melalui headway tiga hingga lima menit pada jam sibuk serta menambah armada di rute padat.
Sterilisasi jalur busway juga dinilai penting. Pengawasan dapat diperkuat melalui kamera yang terintegrasi dengan sistem ETLE sehingga kendaraan yang menerobos jalur khusus dapat langsung ditindak.
Perawatan AC, kebersihan armada, fasilitas keselamatan, halte, mesin pembayaran dan sistem informasi posisi bus secara real time juga harus ditingkatkan.
Djoko turut mendorong penambahan CCTV berbasis kecerdasan buatan dan petugas keamanan untuk mencegah pencopetan, pelecehan seksual maupun gangguan keamanan lainnya.
“Pengguna harus merasakan bahwa membayar lebih berarti mendapatkan layanan yang lebih aman, nyaman dan dapat diandalkan,” tegasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
