Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 08:25 WIB
Aduan pertama diajukan dua pengacara, Novi Manaban dan Paman Nurlette. Sementara aduan kedua disampaikan Ibnu Jandi. Dalam kedua laporan tersebut, para pengadu mengadukan Ketua dan lima anggota KPU RI.
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB
“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).
Politik | Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:10 WIB
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai putusan tersebut menyisakan persoalan serius, terutama terkait syarat pendidikan yang harus dipenuhi seorang calon wakil presiden.
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB
Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.
Nasional | Senin, 5 Oktober 2026 - 19:59 WIB
“Saya sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” kata Dudung seusai serah terima jabatan dari Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 08:26 WIB
Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah menyebut ada tiga poin penting yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut.
Opini | Rabu, 30 September 2026 - 07:34 WIB
Pertanyaan ini menjadi penting karena konstitusi Indonesia mengenal beberapa tahapan yang berbeda dalam perjalanan sebuah kekuasaan elektoral. Ada tahap pencalonan, pemungutan suara, penetapan hasil, pelantikan, dan kemudian masa jabatan. Masing-masing memiliki mekanisme hukum sendiri. Persoalannya, apakah sebuah cacat yang ditemukan atau diputus setelah seseorang memperoleh mandat rakyat harus selalu berhenti pada batas waktu tahapan pemilu, atau masih mungkin melahirkan konsekuensi hukum setelah pasangan tersebut dilantik?
Politik | Jumat, 18 September 2026 - 14:39 WIB
“Intensi dari Putusan MK sesungguhnya mendorong pembentuk undang-undang agar tidak memberlakukan Parliamentary Threshold. Kalaupun tetap diberlakukan, besaran angkanya harus diperkecil,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Pendidikan | Jumat, 31 Juli 2026 - 14:51 WIB
“Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi,” kata Hetifah,Jumat (31/7/2026)
Pendidikan | Selasa, 21 Juli 2026 - 14:10 WIB
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyoroti Pasal 23 dalam draf RUU Sisdiknas yang mengatur kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan upaya kesehatan di satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan kesehatan nasional.