Nasional | Senin, 4 Mei 2026 - 15:01 WIB
“Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 harus direvisi. Isinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, dan FSPMI. Selain itu, aturan ini tidak menjawab persoalan faktual yang merugikan buruh,” tegas Said Iqbal,Senin (4/5/2026).
Nasional | Selasa, 25 November 2025 - 09:52 WIB
“Salah satu aspek penting yang menjadi fokus kita hari ini adalah sistem bagi hasil dan transparansi tarif,” ujar Afriansyah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Sistem Bagi Hasil Pada Layanan Transportasi Online di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ragam | Jumat, 18 Agustus 2023 - 20:09 WIB
RENTAK.ID, JAKARTA – Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebut, Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna DPR pada Selasa, 16 Agustus 2023 kemarin,…
