Topik Agraria

Nasional

Konflik Agraria Sentuh 34.323 Desa, Mendes PDT Dorong Penyelesaian Terpadu

Nasional | Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

RENTAK.ID – Pemerintah memetakan puluhan ribu desa yang berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan konflik…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (foto. ist)

Nasional

Banyak Keluhan Masyarakat, Komisi II DPR Minta ATR/BPN Percepat Reformasi Pelayanan Tanah

Nasional | Rabu, 8 Juli 2026 - 14:21 WIB

Rabu, 8 Juli 2026 - 14:21 WIB

“Pelayanan pertanahan yang cepat, aman, transparan, hingga kepastian biaya pada akhirnya sangat bergantung pada sistem yang dibangun oleh BPN. Karena itu, pembenahan sistem harus menjadi fokus utama agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” ujar Bahtra.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Masyhud Asyhari (foto.lazir)

Hukum

Pakar UII Bongkar Patologi Birokrasi Pertanahan, Desak Pembentukan Peradilan Agraria

Hukum | Rabu, 4 Februari 2026 - 15:35 WIB

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:35 WIB

“Tidak semua tanah yang hari ini disebut tanah negara itu bebas begitu saja untuk dibagikan. Ada sejarah hukum, ada relasi hak, dan ada kepentingan warga negara yang harus dihormati,” tegasnya.

Jerry Nababan . (dok.rentak.id)

Nasional

Jerry Nababan Apresiasi Nusron Wahid Tangani Konflik Agraria dan Tumpang Tindih Lahan di Lampung

Nasional | Selasa, 29 Juli 2025 - 22:11 WIB

Selasa, 29 Juli 2025 - 22:11 WIB

“Kebijakan yang diambil Pak Menteri Nusron Wahid sangat tepat, terutama dalam mempercepat sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin ekstrem dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini adalah langkah nyata yang sejalan dengan semangat reforma agraria,” ujar Jerry, Senin (29/7/2025).