KLATEN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyatakan optimisme terhadap peran strategis Koperasi Merah Putih (KMP) dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Ia menyebut, keberadaan koperasi berbasis desa dan kelurahan ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi mikro sekaligus menciptakan kemandirian fiskal di tingkat lokal.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri peluncuran resmi KMP oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
“Yang pertama tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan atas peresmian 80.081 unit Koperasi Merah Putih. Kami percaya, pemerintah telah menyiapkan manajemen SDM dan model bisnis KMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern,” kata Sultan dalam keterangannya.
Menurutnya, KMP memiliki peluang besar untuk memperkuat rantai pasok mikro di daerah, terutama jika terintegrasi dengan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, model koperasi ini dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
“Dalam jangka menengah-panjang, KMP tidak hanya mampu memutus mata rantai praktik lintah darat yang mencekik masyarakat, tetapi juga potensial mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal,” tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu tersebut.
Sultan juga mendorong pemerintah untuk memastikan pendampingan serta pengawasan terhadap koperasi-koperasi ini dilakukan secara konsisten dan profesional. Menurut dia, keterlibatan banyak pihak sangat penting agar KMP tidak bernasib sama seperti koperasi-koperasi sebelumnya yang stagnan.
“Yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya itu krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu. Kita membutuhkan keterlibatan Dekopin, pemda, dan tentu saja anggota koperasi sendiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang diluncurkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan agar koperasi ini tidak hanya menjadi wadah produksi, tetapi juga distribusi, logistik, hingga penyimpanan pangan strategis.
