KUDUS – Suasana Aula Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Senin (5/1/2026), berubah tegang.
Rapat koordinasi Komisi D DPRD Kudus bersama Disdikpora dan KONI Kudus berlangsung alot, bahkan memanas, menyusul polemik penampilan atlet dancesport dalam ajang KONI Award di Pendapa Kudus yang viral dan menuai kontroversi luas di tengah masyarakat.
Bagi sebagian warga Kudus yang dikenal sebagai Kota Santri, Pendapa Kudus bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol nilai, sejarah, dan kesakralan. Karena itu, ketika penampilan dancesport dinilai terlalu vulgar dan tidak sesuai etika tampil di ruang tersebut, gelombang kritik pun tak terbendung.
Rapat yang digelar sebagai respons atas keresahan publik ini menjadi panggung penyampaian suara-suara keras. Sejumlah perwakilan pendemo yang hadir bahkan melontarkan tuntutan reformasi kepengurusan KONI Kudus, hingga desakan agar Ketua KONI Kudus dicopot dari jabatannya.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menegaskan bahwa setiap kegiatan di Pendapa Kudus harus mempertimbangkan nilai kesopanan dan kearifan lokal.
“Pendapa itu tempat sakral. Tidak semua bentuk pertunjukan cocok ditampilkan di sana,” ujarnya tegas.
Nada serupa disampaikan Ali Ihsan, anggota Komisi D DPRD Kudus. Ia menekankan bahwa DPRD tidak mempermasalahkan cabang olahraga dancesport maupun IODI. Namun, pemilihan lokasi dinilai keliru.
“Kami tidak mempersoalkan cabornya. Yang jadi soal itu tempatnya. Kenapa tidak di arena olahraga?” katanya.
Dari sisi pendemo, Soleh Isman dari Pengkab Voli Pantai menyuarakan kekecewaan yang lebih dalam. Ia menilai polemik ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi internal KONI Kudus. Bahkan, ia menyinggung minimnya komitmen kepengurusan terhadap Pengkab cabang olahraga, termasuk soal penganggaran.
“Ini bukan hanya soal tarian, tapi soal tata kelola organisasi,” ungkapnya.
Namun, tidak semua peserta rapat sepakat dengan tuntutan reformasi. Lukman, perwakilan Pengkab Atletik, menilai desakan tersebut terlalu jauh jika hanya dipicu satu penampilan. Ia meminta semua pihak melihat dancesport dari perspektif olahraga.
“Dari sudut agama mungkin dianggap tidak pantas, tapi ini olahraga. Kostum disesuaikan dengan kebutuhan atlet, apalagi mereka akan tampil di pra Porprov,” jelasnya.
Di tengah panasnya perdebatan, Ketua KONI Kudus, Sulistyanto, akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Kudus. Ia mengakui adanya kekhilafan dan berjanji menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi serius.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat Kudus. Ini menjadi koreksi besar bagi kami agar lebih berhati-hati menentukan tempat dan konsep acara ke depan,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan penegasan dari Ngatman, anggota Komisi D DPRD Kudus. Ia menyimpulkan bahwa polemik ini harus menjadi momentum introspeksi bersama. KONI Kudus diminta segera menggelar rapat internal, menyinkronkan kepengurusan dengan Pengkab cabor, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Terkait desakan pencopotan Ketua KONI, Ngatman menegaskan hal itu berada di ranah KONI Provinsi Jawa Tengah.
“Yang terpenting sekarang adalah pengakuan kesalahan, menerima kritik, dan melakukan perbaikan nyata,” pungkasnya.
Di tengah hiruk-pikuk polemik, satu pesan mengemuka: olahraga harus menjunjung prestasi, tetapi juga selaras dengan nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
