RENTAK.ID – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa kasus demam berdarah dengue di Indonesia terus meningkat selama 50 tahun terakhir, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti memasang klambu, fogging, dan mempromosikan metode 3M.
Namun, angka kasus DBD di negara ini masih jauh di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu sekitar 10 kasus per 100.000 penduduk.
Prevalensi DBD di Indonesia dilaporkan beberapa kali lipat lebih tinggi dari angka tersebut, mencapai 28,5 bahkan 80 di beberapa daerah. Di Yogyakarta, angka kasus bahkan mencapai 300 per 100.000 penduduk.
“Karena itu, selama 50 tahun terakhir, pemerintah telah berupaya keras dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun belum berhasil menekan kasus DBD. Intervensi lingkungan vektor dan manusia telah dilakukan, namun kenyataannya angka kasus DBD terus meningkat,” tegas Menteri Kesehatan saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/11/2023).
Menkes menjelaskan bahwa bakteri wolbachia merupakan bakteri alami yang terdapat pada hampir semua serangga, termasuk nyamuk.
Keberadaan wolbachia sendiri tidak berasal dari rekayasa genetik, sehingga keamanannya sudah teruji. Wolbachia juga tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat menginfeksi manusia.
Untuk mengendalikan penyebaran DBD, strateginya adalah dengan memasukkan bakteri wolbachia ke dalam nyamuk Aedes Aegypti, yaitu vektor pembawa virus dengue. Dengan memasukkan bakteri tersebut, virus otomatis kalah dan kemungkinan nyamuk untuk menularkan virus tersebut ke manusia pun berkurang.
“Caranya dengan memperbanyak populasi nyamuk berwolbachia, tapi yang disebar hanya sekitar 10 persen dari total populasi nyamuk Aedes Aegypti. Program ini dilakukan dengan melepaskan nyamuk berwolbachia sebanyak 12 kali setiap akhir pekan. Namun strategi ini tidak berpengaruh pada jenis nyamuk lain di Indonesia seperti anopheles pembawa malaria dan culex yang bisa membawa japanese encephalitis,” jelas Menteri Kesehatan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait efek jangka panjang program ini, Menkes menegaskan bahwa riset pengendalian DBD dengan nyamuk berwolbachia sudah melalui berbagai tahapan ilmiah sejak 2016.
Ada 24 pakar independen yang dilibatkan untuk menganalisis efek jangka panjang pelepasan nyamuk berwolbachia, termasuk para pakar di luar riset yang berasal dari Universitas Gadjah Mada.
“Yang penting buat saya, penelitian ini sudah lama dilakukan, semua tahapan-tahapannya tidak ada yang mengalami shortcut, semua tahapan-tahapan ilmiah sudah diuji,” ujarnya sembari menekankan bahwa kasus DBD di Yogyakarta menurun sebesar 77 persen secara keseluruhan setelah program ini diterapkan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak agar efektivitasnya semakin baik, walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Meskipun begitu, pemerintah tetap optimis dapat mencapai target minimum dari kasus DBD yang ditetapkan oleh WHO.
