INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kembali menjadi sorotan nasional sebagai lumbung kelapa terbesar di Indonesia. Namun di balik angka produksi yang mengesankan, tersembunyi keresahan mendalam para petani kelapa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kebijakan pemerintah, khususnya terkait fluktuasi harga dan wacana pajak ekspor.
Saat harga kelapa di pasar dunia anjlok, para petani mengaku berjuang sendiri tanpa jaminan harga atau perlindungan dari pemerintah. Ironisnya, ketika harga mulai membaik, justru muncul wacana pengenaan pajak ekspor kelapa yang dikhawatirkan akan semakin menekan penghasilan mereka.
“Kami ini seperti hanya diingat kalau ada potensi diambil untungnya. Waktu harga jatuh, kami menangis sendiri. Giliran naik sedikit, mau ditarik pajak. Ini namanya diperas,” keluh seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi keresahan tersebut, Bupati Indragiri Hilir, H. Indra Yasa—atau lebih dikenal sebagai Bupati Herman—menyatakan penolakannya secara tegas terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat. Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Deputi Menteri PPN/Bappenas, sejumlah kepala daerah sentra kelapa nasional, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), serta Duta Kelapa Indonesia.
“Kelapa rakyat selama ini seperti dianaktirikan dibandingkan sawit. Padahal kelapa telah lama menopang ekonomi masyarakat kami,” tegas Herman, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Ia menuntut pemerintah pusat menetapkan harga baku kelapa untuk melindungi petani dari gejolak pasar. Selain itu, ia meminta adanya sistem pembagian nilai tambah yang adil antara petani dan industri pengolah.
Kabupaten Inhil memiliki perkebunan kelapa rakyat seluas lebih dari 425.000 hektare, dengan produksi harian mencapai 5,8 hingga 6 juta butir kelapa. Meski berpotensi besar, sektor ini masih dibayangi masalah klasik seperti minimnya peremajaan pohon dan persoalan legalitas lahan yang masuk kawasan hutan.
Bupati Herman menegaskan, selama belum ada sistem pembagian hasil yang adil dan jaminan harga yang berpihak pada petani, dirinya akan menolak wacana pungutan ekspor.
“Saya menyatakan keberatan dan menolak kebijakan pungutan ekspor tersebut jika tidak ada jaminan sistem yang melindungi petani,” tegasnya.
Sikap tegas Bupati Herman mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap petani kelapa.
Ia mengumumkan rencana pengiriman Tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
Wacana pajak ekspor kelapa kini menjadi isu hangat di kalangan petani dan pelaku agribisnis. Pemerintah daerah berharap agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada petani, bukan justru menambah beban mereka.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Inhil dinilai layak menjadi contoh nasional dalam tata kelola komoditas kelapa—asal kesejahteraan petani dijadikan prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.
Penulis : hatorangan
Editor : ameri
