JAKARTA – Pejabat publik di sejumlah negara Eropa terbiasa naik bus, kereta, hingga bersepeda ke kantor tanpa iring-iringan kendaraan dinas. Kebiasaan ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan cerminan kepemimpinan yang sederhana, efisien, dan dekat dengan masyarakat.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai budaya mobilitas pejabat tersebut layak menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama ketika layanan transportasi umum di Jakarta terus berkembang.
Menurut Djoko, pilihan moda transportasi pejabat berkaitan erat dengan cara mereka memandang pelayanan publik, penggunaan anggaran negara, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di sejumlah negara Eropa, penggunaan transportasi umum oleh pejabat bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan wujud nyata nilai kesetaraan dan efisiensi,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, pejabat menggunakan bus, trem, kereta, atau sepeda untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Mereka bisa duduk berdampingan dengan warga, membaca berkas pekerjaan selama perjalanan, hingga merasakan langsung kondisi layanan transportasi yang digunakan masyarakat.
Kebiasaan tersebut ditopang oleh infrastruktur yang memadai, budaya hemat, kesadaran lingkungan, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas negara.
Swedia, Belanda, dan Jerman Jadi Contoh
Swedia dikenal memiliki budaya politik yang menjunjung kesederhanaan dan kesetaraan. Prinsip lagom, yang berarti secukupnya atau tidak berlebihan, turut mewarnai cara hidup masyarakatnya, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.
Sebagian anggota parlemen Swedia memanfaatkan transportasi umum untuk bepergian. Fasilitas perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan tugas, sedangkan kendaraan dan pengamanan khusus diberikan berdasarkan jabatan serta pertimbangan keamanan.
Kebiasaan serupa terlihat di Belanda. Mantan Perdana Menteri Mark Rutte dikenal kerap mengendarai sepeda menuju kantornya di Den Haag. Pemandangan tersebut memperlihatkan bagaimana bersepeda tidak hanya menjadi pilihan masyarakat, tetapi juga bagian dari budaya mobilitas para pemimpin.
Infrastruktur jalur sepeda yang terintegrasi dengan transportasi umum membuat perjalanan menggunakan sepeda dan kereta menjadi pilihan praktis. Selain membantu mengurangi kemacetan, kebiasaan ini mendukung gaya hidup sehat dan menekan emisi kendaraan.
Sementara itu, Jerman mendorong pemanfaatan jaringan kereta api untuk perjalanan antarkota. Anggota parlemen memperoleh fasilitas perjalanan kereta yang menunjang mobilitas dinas, sehingga waktu perjalanan dapat digunakan untuk bekerja atau mempersiapkan agenda rapat.
Meski sejumlah pejabat Jerman tetap menggunakan mobil dinas karena kebutuhan protokol dan keamanan, transportasi umum menjadi alternatif penting, terutama untuk mobilitas di kawasan perkotaan.
Menurut Djoko, praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pejabat semestinya digunakan secara proporsional. Penggunaan kendaraan dinas tidak harus menjadi pilihan utama apabila transportasi umum mampu memenuhi kebutuhan perjalanan secara aman dan efisien.
Transportasi Umum Bukan Sekadar Urusan Mobilitas
Ada sejumlah pelajaran yang dapat dipetik dari kebiasaan pejabat di Eropa.
Pertama, membangun kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika pejabat menggunakan fasilitas yang sama dengan warga, mereka memiliki kesempatan merasakan langsung kenyamanan, kepadatan, waktu tunggu, hingga persoalan yang dihadapi penumpang.
Kedua, mengutamakan efisiensi anggaran negara. Penggunaan kendaraan dinas, pengawalan, dan fasilitas perjalanan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata. Jika perjalanan dapat dilakukan dengan transportasi umum, penggunaan fasilitas yang lebih mahal patut dievaluasi.
Ketiga, mendorong transportasi ramah lingkungan. Peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi, terutama di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi.
Keempat, membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Perjalanan dengan bus atau kereta memungkinkan pejabat mengamati langsung persoalan transportasi yang mungkin tidak terlihat dari balik kaca mobil dinas.
“Pejabat yang menggunakan transportasi umum bisa merasakan sendiri kualitas pelayanan yang dikelola pemerintah. Pengalaman itu seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan, bukan sekadar aktivitas seremonial,” demikian pesan yang dapat ditarik dari gagasan Djoko.
Jakarta Punya Modal untuk Mencontoh
Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menerapkan kebiasaan serupa, terutama di Jakarta. Perkembangan jaringan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL membuat perjalanan menuju berbagai kawasan perkantoran semakin memungkinkan dilakukan tanpa kendaraan pribadi.
Dalam naskah yang disampaikan Djoko, Jakarta disebut menempati peringkat ke-15 sebagai kota dengan transportasi umum terbaik di dunia versi majalah Time Out pada 2026, naik dari posisi ke-17 pada tahun sebelumnya. Survei tersebut disebut melibatkan lebih dari 24.000 warga kota besar dunia, dengan 79,2 persen responden Jakarta menyatakan puas terhadap layanan transportasi umum.
Cakupan layanan transportasi umum Jakarta juga disebut telah menjangkau 92,5 persen wilayah kota. Sejumlah kantor pemerintahan pusat pun terhubung dengan jaringan angkutan umum, setidaknya melalui halte Transjakarta di sekitar kawasan perkantoran.
Kondisi ini dapat menjadi modal untuk mendorong pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lebih sering menggunakan transportasi publik.
Djoko mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan khusus yang mewajibkan pejabat menggunakan angkutan umum pada agenda tertentu.
“Misalnya, saat rapat paripurna yang melibatkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, seluruh pejabat yang hadir tidak menggunakan kendaraan dinas, tetapi diwajibkan memanfaatkan transportasi umum,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, menurut dia, dapat menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk menguji langsung keandalan layanan transportasi Jakarta. Pengalaman perjalanan menuju lokasi rapat dapat digunakan untuk menilai konektivitas, ketepatan waktu, kenyamanan, dan kemudahan akses antarmoda.
Selain pejabat tinggi, ASN di kementerian dan lembaga pemerintah pusat juga dapat didorong menggunakan transportasi umum secara bergiliran, misalnya satu hari dalam sepekan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN di lingkungannya menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Saatnya Kepemimpinan Turun ke Jalan
Bagi Djoko, mendorong pejabat menggunakan transportasi umum bukan semata-mata soal mengurangi kendaraan di jalan. Kebijakan ini juga menyangkut keteladanan, tanggung jawab terhadap anggaran negara, dan kesediaan pemimpin merasakan langsung pelayanan yang dinikmati masyarakat.
Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan keamanan, protokol kenegaraan, serta ketersediaan akses transportasi umum yang memadai. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan tugas dan keselamatan pejabat.
Jika diterapkan secara konsisten, kebiasaan menggunakan transportasi umum dapat membantu pemerintah membangun budaya mobilitas yang lebih hemat, sehat, dan ramah lingkungan.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat di ruang rapat. Kesediaan menggunakan fasilitas publik dan merasakan persoalan yang dihadapi warga juga menjadi salah satu cara menunjukkan bahwa pejabat hadir sebagai pelayan masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
