JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dukungan ini ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana evaluasi bersama untuk memperkuat kinerja lembaga.
“Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya menjadi koreksi konstruktif agar kami terus berbenah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” ujar Menhub Dudy.
Pemeriksaan BPK meliputi beberapa aspek penting di lingkungan Kemenhub, antara lain:
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
Kesiapan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menhub Dudy mengungkapkan bahwa kinerja PNBP Ditjen Perhubungan Laut terus menunjukkan tren positif:
Tahun 2023: target Rp4,4 triliun, realisasi Rp4,9 triliun.
Tahun 2024: target Rp4,8 triliun, realisasi Rp6,1 triliun.
Tahun 2025: target Rp5,3 triliun, hingga 20 Agustus sudah tercapai Rp4,1 triliun.
Pembangunan Strategis Kemenhub
Selain pengelolaan keuangan, Kemenhub juga mencatat capaian pembangunan strategis, di antaranya:
Penyelesaian fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN untuk mendukung konektivitas ibu kota baru.
Penyelesaian Proving Ground BPLJSKB Bekasi dengan standar internasional yang memperkuat industri otomotif nasional.
Kemenhub mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui optimalisasi distribusi logistik. Upaya tersebut diwujudkan lewat angkutan laut logistik barang, jembatan udara, angkutan perintis, serta kapal ternak. Pada 2025, Kemenhub mengalokasikan subsidi angkutan logistik sebesar Rp1,93 triliun dalam DIPA.
“Saya mengajak seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Kemenhub untuk melengkapi dokumen pemeriksaan, bersikap kooperatif, membangun komunikasi efektif dengan tim BPK, serta menindaklanjuti rekomendasi secara komprehensif,” tambah Menhub Dudy.
Selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013, Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Hingga semester II tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kemenhub mencapai 86,87%, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Acara Entry Meeting turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kemenhub, serta Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana beserta jajaran.
Penulis : lazir
Editor : ameri
