JAKARTA — Menentukan sosok yang akan menduduki posisi Rais Aam PBNU bukan sekadar soal memilih figur yang dikenal luas. Proses tersebut membutuhkan mekanisme yang mampu memastikan calon pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari pertimbangan keilmuan, integritas, kapasitas, serta kepentingan organisasi.
Penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jakarta, KH Mukti Ali Qusyairi, mengatakan mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) memiliki peran penting dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai prinsip yang diharapkan.
Menurutnya, AHWA tidak boleh dipahami hanya sebagai forum yang diisi tokoh-tokoh populer. Sembilan anggota AHWA harus merupakan ulama yang memiliki kedalaman ilmu, ketajaman analisis, integritas moral, sekaligus mampu melihat persoalan NU secara objektif.
“Anggota AHWA harus benar-benar orang yang ahli dalam mengurai persoalan, mampu menganalisis, menerangkan, sekaligus memberikan solusi,” ujar KH Mukti Ali dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).
Dalam mekanisme Muktamar NU, proses pemilihan diawali dengan menentukan sembilan anggota AHWA. Setelah itu, sembilan ulama tersebut memiliki tugas strategis untuk memilih Rais Aam.
Karena memiliki kewenangan penting tersebut, Mukti menilai kriteria anggota AHWA harus mendapat perhatian serius. Mereka harus memiliki kemampuan membaca persoalan secara mendalam dan tidak tersandera kepentingan maupun konflik internal organisasi.
Bukan Sekadar Tokoh Populer
Mukti menjelaskan, istilah Ahlul Halli wal ‘Aqdi banyak dikenal dalam literatur fikih klasik, terutama dalam pembahasan fikih siyasah.
Secara konseptual, al-hall berkaitan dengan aktivitas mengurai atau menyelesaikan persoalan, sedangkan al-‘aqd bermakna mengikat atau menetapkan sebuah keputusan.
Dengan pengertian tersebut, AHWA semestinya menjadi wadah para ulama yang memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk mengambil keputusan strategis, bukan sekadar kumpulan tokoh yang memiliki popularitas atau kedudukan sosial.
“AHWA idealnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai ketajaman analisis. Bukan hanya mampu membaca realitas, tetapi juga memahami geopolitik, politik internal, dan memiliki kedalaman spiritual,” katanya.
Ia menegaskan, anggota AHWA juga harus mampu mengambil jarak dari persoalan yang sedang dihadapi organisasi. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan tidak terjebak pada kepentingan kelompok tertentu.
“Mereka harus mampu melihat persoalan dari luar masalah itu sendiri, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” tegas Mukti.
Bebas Konflik Internal
Independensi menjadi salah satu syarat penting yang menurut Mukti tidak boleh diabaikan. Ia menilai seseorang yang sedang terlibat konflik internal akan sulit menjalankan fungsi sebagai pemberi solusi secara objektif.
“Secara epistemologis, orang yang menjadi bagian dari masalah akan sulit menempatkan dirinya sebagai pihak yang memberikan solusi. Karena itu, anggota AHWA harus bebas dari konflik,” ujarnya.
Mukti kemudian menyebut sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih anggota AHWA maupun sosok yang nantinya menjadi pemimpin NU.
Pertama, ilmu. Kedua, integritas, moralitas, dan akhlak. Ketiga, kemampuan menjaga serta mengelola organisasi. Keempat, legitimasi sosial, yakni tingkat kepercayaan dan penerimaan seorang ulama di tengah masyarakat.
Menurutnya, aspek keilmuan juga harus memiliki pijakan yang jelas. Dalam konteks NU, basis keilmuan tersebut berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dasar ideologi akidah.
Sementara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi landasan bersama.
“Ketika berbicara tentang ilmu, tentu basisnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dasar ideologi akidah NU. Sementara dalam kehidupan kebangsaan, Pancasila menjadi landasan bersama. Karena itu, kualitas keilmuan dan komitmen kebangsaan harus berjalan beriringan,” tuturnya.
Gelar Bukan Satu-satunya Ukuran
Mukti juga mengingatkan agar ukuran keilmuan tidak berhenti pada gelar akademik maupun simbol formal. Menurutnya, kedalaman ilmu seseorang justru dapat dilihat dari proses belajar yang ditempuh, penguasaan terhadap bidang keilmuan, pengalaman, karya, hingga kemampuan menggunakan ilmu tersebut untuk menjawab persoalan masyarakat.
Artinya, figur yang dipertimbangkan dalam AHWA maupun kepemimpinan NU harus memiliki kemampuan nyata dalam menghadapi kompleksitas persoalan umat dan organisasi.
Selain ilmu, unsur zuhud juga dinilai penting dalam melihat integritas seorang calon anggota AHWA maupun calon pemimpin NU.
Bagi Mukti, zuhud tidak cukup dimaknai sebagai gaya hidup sederhana atau penampilan yang apa adanya. Lebih dari itu, zuhud berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan diri dari kepentingan duniawi yang berpotensi memengaruhi independensi dan amanah kepemimpinan.
Dengan kriteria tersebut, mekanisme AHWA diharapkan benar-benar menjadi instrumen untuk melahirkan kepemimpinan NU yang memiliki kedalaman keilmuan, kokoh secara moral, matang dalam mengelola organisasi, serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Pembahasan mengenai kriteria AHWA dan sosok ideal Rais Aam ini menjadi bagian dari dinamika menuju Muktamar ke-35 NU, yang akan menjadi momentum penting bagi arah kepemimpinan dan perjalanan organisasi ke depan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
