JAKARTA – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pembangunan fisik kawasan perbatasan harus berjalan beriringan dengan penyediaan transportasi umum.
Menurut Djoko, pembangunan jalan paralel, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan Barat telah membawa perubahan besar bagi kawasan terluar Indonesia. Namun, kemajuan tersebut belum akan optimal jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan terhubung dengan pusat-pusat permukiman.
“Jangan sampai pembangunan jalan dan fasilitas perbatasan sudah semakin maju, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan transportasi umum untuk menuju dan meninggalkan kawasan perbatasan,” kata Djoko, Jumat (28/8/2026)
Ia mengatakan, transportasi umum harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan kawasan perbatasan. Bukan sekadar pelengkap setelah jalan dan fasilitas perlintasan selesai dibangun.
Hal itu menjadi semakin penting seiring berkembangnya sejumlah kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang kini memiliki konektivitas jalan lebih baik.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2024, jalan paralel perbatasan di Kalimantan Barat telah mencapai 827,97 kilometer.
Jaringan tersebut menopang empat PLBN, yakni PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dan PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain jaringan jalan utama, terdapat tiga sirip akses yang menghubungkan jalan paralel dengan titik perbatasan Sarawak. Ketiganya adalah ruas Simpang Tanjung–Aruk sepanjang 11,1 kilometer, Balai Karangan–Entikong 21,6 kilometer, serta Nanga Badau–Batas Sarawak sepanjang 3,8 kilometer.
Penguatan konektivitas kawasan perbatasan kembali mendapat perhatian setelah PLB Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, diresmikan pada 21 Agustus 2026.
Perlintasan Temajuk–Teluk Melano tersebut ditargetkan dapat ditingkatkan secara bertahap dari PLB menjadi PLBN terpadu pada 2027.
Djoko melihat keberadaan PLB Temajuk bukan hanya berkaitan dengan keluar-masuk orang dari Indonesia ke Malaysia. Pos tersebut berpotensi menjadi pintu baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.
Komoditas unggulan seperti hasil pertanian, lada, kelapa dan perikanan memiliki peluang untuk dipasarkan melalui jalur lintas batas secara legal dan terukur menuju Telok Melano, Sarawak.
Aktivitas perdagangan resmi juga dapat membantu menekan kesenjangan harga kebutuhan pokok yang selama ini menjadi salah satu persoalan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Perbatasan harus menjadi kawasan yang hidup. Ketika akses perdagangan dibuka secara resmi dan didukung transportasi yang baik, masyarakat setempat akan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar,” ujar Djoko.
Selain perdagangan, sektor pariwisata juga memiliki prospek besar.
Desa Temajuk dikenal dengan bentang pantainya yang menarik dan kerap disebut sebagai “Ekor Kalimantan”. Dengan adanya jalur lintas batas resmi, wisatawan Malaysia memiliki akses lebih mudah untuk berkunjung.
Arus wisatawan tersebut dapat memberikan efek berantai terhadap UMKM, penginapan, kuliner, jasa transportasi hingga usaha masyarakat setempat.
Menurut Djoko, manfaat pembangunan kawasan perbatasan tidak berhenti pada ekonomi.
Keberadaan PLB dan PLBN juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap pergerakan orang dan barang. Dengan adanya jalur resmi yang diawasi Imigrasi, Bea Cukai dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), potensi penyelundupan barang ilegal, narkotika hingga perdagangan orang dapat ditekan.
Pembangunan kawasan perbatasan juga mendorong penyediaan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, listrik, air bersih hingga jaringan telekomunikasi.
Fasilitas tersebut pada akhirnya tidak hanya dinikmati para pelintas batas, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar.
Aspek sosial dan budaya juga menjadi bagian penting. Hubungan kekerabatan masyarakat Sambas dengan warga di wilayah Sarawak, seperti Lundu dan Sematan, membuat kebutuhan mobilitas lintas batas tidak hanya berkaitan dengan perdagangan.
Kunjungan keluarga, kegiatan sosial hingga kebutuhan layanan darurat membutuhkan akses perlintasan yang mudah, aman dan resmi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perbatasan memiliki arti lebih luas sebagai bentuk kehadiran negara.
“Wilayah perbatasan harus diperlakukan sebagai beranda depan negara. Masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus merasakan langsung kehadiran dan manfaat pembangunan,” kata Djoko.
Persoalan muncul ketika pembangunan fisik tersebut belum sepenuhnya diikuti transportasi umum.
Saat ini, pemanfaatan PLBN di Kalimantan Barat telah didukung tiga rute Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), yaitu Singkawang–PLBN Aruk–Kuching, Pontianak–PLBN Entikong–Kuching, serta Pontianak–PLBN Entikong–Brunei Darussalam.
Namun, layanan transportasi menuju kawasan perbatasan dari pusat kabupaten masih terbatas.
Hingga kini, baru PLBN Aruk yang memiliki layanan bus perintis menuju Kota Sambas. Itu pun baru mengandalkan satu unit armada.
Djoko menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena akses transportasi merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan.
Sejumlah koridor strategis yang dinilai membutuhkan layanan bus perintis antara lain PLB Temajuk–Kota Sambas, PLBN Entikong–Kota Sanggau, PLBN Jagoi Babang–Kota Bengkayang, serta PLBN Nanga Badau–Kota Putussibau.
“Transportasi umum harus dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan. Jangan hanya membangun jalan dan gedungnya, tetapi akses masyarakat menuju kawasan tersebut juga harus dipastikan,” tegasnya.
Djoko membandingkan kondisi tersebut dengan kawasan perbatasan di Malaysia.
Pos perbatasan seperti Tebedu dan Telok Melano telah memiliki layanan transportasi umum yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan kota-kota terdekat di Sarawak.
Sementara di sisi Indonesia, keterbatasan angkutan umum membuat masyarakat yang tiba dari Malaysia masih harus mengandalkan kendaraan pribadi, taksi tidak resmi, ojek pangkalan atau angkutan lokal.
Kondisi tersebut tidak hanya membuat biaya perjalanan lebih mahal, tetapi juga dapat mengurangi daya tarik kawasan perbatasan sebagai pintu masuk wisatawan maupun pusat aktivitas ekonomi baru.
“Kalau masyarakat dan wisatawan sudah sampai di perbatasan tetapi tidak punya pilihan transportasi umum yang layak, konektivitasnya belum bisa dikatakan benar-benar terintegrasi,” ujarnya.
Djoko menjelaskan, penyediaan transportasi umum di kawasan PLBN memiliki sejumlah manfaat strategis.
Pertama, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat lokal maupun wisatawan lintas negara. Transportasi umum dapat menghubungkan pusat kota seperti Pontianak dan Singkawang maupun ibu kota kabupaten dengan kawasan perbatasan.
Kedua, menekan biaya perjalanan masyarakat. Kehadiran bus perintis memberikan pilihan transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi atau angkutan tidak resmi.
Ketiga, menggerakkan ekonomi dan UMKM di kawasan perbatasan.
Pedagang, pekerja dan pelaku usaha kecil akan lebih mudah bergerak. Mobilitas yang meningkat pada akhirnya dapat memperbesar aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar PLBN maupun PLB.
Keempat, mendorong sektor pariwisata.
Transportasi umum yang terintegrasi akan memudahkan wisatawan domestik dan mancanegara menjangkau berbagai destinasi di Kalimantan Barat, termasuk kawasan yang terhubung dengan jalur Trans-Borneo.
“Jangan sampai pusat pertumbuhan hanya berada di kota, sementara wilayah perbatasan tertinggal karena akses mobilitasnya terbatas. Transportasi umum bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan tersebut,” jelas Djoko.
Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik resmi, pergerakan orang dan barang dapat lebih mudah dipantau.
Transportasi umum juga dapat mendukung sistem logistik skala kecil dan menengah, terutama untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok di kawasan perbatasan.
Djoko menegaskan pembangunan jalan paralel dan fasilitas perbatasan di Kalimantan Barat merupakan langkah penting untuk mengubah kawasan terluar menjadi beranda depan negara.
Namun, pembangunan tersebut harus dilanjutkan dengan sistem transportasi yang terintegrasi.
“Peningkatan status dan kualitas infrastruktur fisik di perbatasan Kalimantan Barat harus diimbangi dengan penyediaan jaringan transportasi umum perintis dan lintas batas yang andal serta berkelanjutan,” katanya.
Menurut dia, keberadaan angkutan umum hingga ke pusat-pusat kabupaten akan membuat investasi infrastruktur perbatasan memberikan manfaat yang lebih besar.
“Jika layanan angkutan publik terintegrasi sampai ke pusat-pusat kabupaten, potensi ekonomi lokal, pemerataan kesejahteraan masyarakat 3TP, dan pengamanan kedaulatan wilayah perbatasan dapat terwujud secara optimal,” pungkas Djoko.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan perbatasan Kalimantan Barat tidak cukup diukur dari panjang jalan yang telah dibangun atau jumlah PLBN yang berdiri.
Ukuran lainnya adalah seberapa mudah masyarakat bergerak, seberapa besar ekonomi lokal tumbuh, dan seberapa kuat kehadiran negara dirasakan warga di wilayah paling depan Indonesia.
Penulis : lazir
Editor : ameri
