JAKARTA – Polemik soal batalnya pembelian base fuel impor Pertamina oleh sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR sempat menarik perhatian publik. Produk base fuel tersebut diketahui mengandung etanol sekitar 3,5 persen, yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan antara Pertamina dan pihak swasta.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menegaskan bahwa langkah Pertamina sudah tepat dan sepenuhnya konsisten dengan regulasi pemerintah.
“Pertamina sudah berada pada jalur yang benar. Kandungan etanol 3,5 persen tidak melanggar aturan, bahkan sejalan dengan target pengurangan emisi karbon. Ini bukti bahwa BUMN energi kita tidak hanya fokus pada pasokan, tetapi juga pada keberlanjutan,” ujar Firnando di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurut Firnando, kadar etanol sebesar itu masih jauh di bawah ambang batas 20 persen yang telah diatur oleh pemerintah. Ia menilai penambahan etanol justru menunjukkan komitmen kuat Pertamina dalam mendukung agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.
Firnando menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antara Pertamina dan SPBU swasta lebih disebabkan oleh persoalan teknis terkait spesifikasi bahan bakar, bukan soal kualitas produk.
“Kalau definisi base fuel dipertegas bersama, saya yakin kerja sama bisa berjalan lancar dan harmonis. Pertamina sudah membuktikan komitmen menjaga mutu sekaligus fleksibilitas,” tambahnya.
Firnando juga memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap aman di tengah dinamika tersebut. Dengan ketahanan stok BBM nasional sekitar 18 hingga 21 hari, masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan bahan bakar.
“Pertamina tetap mampu menjaga stabilitas pasokan, meskipun ada dinamika dalam pembelian oleh pihak swasta. Ini bukti nyata ketangguhan Pertamina dalam mengamankan energi bagi masyarakat,” tegasnya.
Firnando menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memperbolehkan pencampuran etanol hingga 20 persen merupakan langkah strategis dan tepat arah. Kebijakan ini, katanya, memberikan kepastian regulasi bagi pelaku industri sekaligus mempercepat proses transisi energi bersih di Indonesia.
Selain itu, ia juga menyampaikan pembelaan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang digugat secara perdata terkait isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta.
“Kebijakan Menteri Bahlil yang membuka ruang impor tambahan hingga 10 persen serta menawarkan stok Pertamina kepada SPBU swasta sudah berada di jalur yang benar. Gugatan konsumen merupakan hak masyarakat, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa negara telah hadir dengan solusi nyata untuk menjaga ketersediaan energi,” ujar Firnando menegaskan.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Firnando optimistis sinergi antara pemerintah, BUMN energi, dan sektor swasta akan semakin kuat dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Penulis : lazir
Editor : ameri
