SURABAYA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Rabu (30/4/2025), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi desa.
“Kami sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ditugaskan untuk memetakan potensi dan mengevaluasi pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” ujar Yandri di hadapan ratusan peserta musyawarah yang terdiri dari perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintahan.
Yandri menambahkan bahwa koperasi desa bukan sekadar badan usaha, tetapi juga wadah gotong royong untuk menguatkan ketahanan pangan dan mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis.
“Musyawarah desa seperti ini harus melibatkan petani, nelayan, pedagang, tokoh adat, dan kelompok lain sesuai kearifan lokal. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang turut hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan besar pada keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai katalisator kemakmuran desa.
“Pak Presiden ingin memakmurkan desa lewat pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pertanian yang subur, serta pangan yang berkualitas langsung dari desa. Targetnya, selambat-lambatnya tahun 2029 kita sudah swasembada pangan,” kata Zulhas.
Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih akan menjadi simpul dari berbagai program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari distribusi sembako, gas LPG 3 kilogram, hingga akses terhadap layanan keuangan.
“Nanti semua program dan kegiatan ekonomi desa bisa dijalankan melalui koperasi ini. Termasuk layanan perbankan seperti BRI Link dan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” jelasnya. Ia menambahkan bahwa plafon nasional KUR yang tersedia saat ini mencapai Rp300 triliun, dan koperasi desa dapat menjadi pintu masuk utama bagi warga untuk mengakses fasilitas tersebut.
Zulhas juga mengajak berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan hingga pelaku usaha, untuk menjalin kemitraan dengan Kopdes demi mempercepat pembangunan ekonomi desa. “Kita butuh sinergi lintas sektor. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus jalan bersama. Inilah jalan menuju desa yang mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Acara di Surabaya ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.
