JAKARTA – Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Aceh kini bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di sejumlah wilayah Aceh, tidak hanya sebagai respons terhadap bencana, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Infrastruktur pendidikan yang layak dinilai menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun. Seluruh pembiayaan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Untuk paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO), dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar. Proyek ini mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe, dengan progres fisik mencapai 2,81% per 30 Januari 2026. Pekerjaan dimulai 28 November 2025 dan ditargetkan rampung pada 25 Juli 2026.
Sementara itu, paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp757,05 miliar. Lokasi pembangunan tersebar di Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Progres fisik saat ini tercatat 1,70%, dengan masa pelaksanaan dimulai 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 14 Agustus 2026.
Kedua paket pekerjaan berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh merupakan kelanjutan dari program nasional setelah pemerintah menuntaskan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I pada 2025. Pada tahap ini, Sekolah Rakyat dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah.
Setiap lokasi sekolah dilengkapi fasilitas asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, serta pusat pembelajaran digital. Fasilitas penunjang lainnya meliputi kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, hingga area hijau.
Bangunan Sekolah Rakyat juga dirancang dengan memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Melalui pembangunan ini, Kementerian PU menegaskan perannya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi serta 102 kabupaten/kota. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar, terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, progres fisik nasional telah mencapai 4,56% dan ditargetkan seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Penulis : lazir
Editor : ameri
