GORONTALO UTARA – Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gorontalo Utara, Arsad Tuna, melayangkan kritik tajam terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo Utara yang dinilai tidak profesional dalam menyikapi dugaan pelanggaran kampanye.
Kritik ini merujuk pada video yang viral di media sosial, diduga memperlihatkan aksi bagi-bagi uang dalam kampanye dialogis pasangan calon nomor urut 2, Thariq Modanggu dan Nurjana Yusuf, yang berlangsung pada Selasa, 15 April 2025.
Ironisnya, menurut Arsad, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar lima meter dari kantor Bawaslu Gorut.
“Kan kejadiannya istilahnya hanya di ujung hidung mereka, tidak jauh dari kantor Bawaslu. Tapi sampai sekarang tidak ada gerakan, tidak ada respons. Ini sangat kami sesalkan,” tegas Arsad, Kamis (17/4/2025).
Arsad menilai Bawaslu seharusnya sigap merespons dugaan pelanggaran seperti ini meskipun belum ada laporan resmi. Ia juga mempertanyakan keberadaan dan fungsi jajaran pengawas adhoc seperti Panwascam hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang turut hadir di lapangan selama masa kampanye.
“Dalam setiap kampanye, pasti ada pengawas pemilu. Lalu kenapa dugaan pelanggaran yang sejelas ini tidak ditindak? Ini menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Arsad menyatakan akan memberikan tenggat waktu kepada Bawaslu Gorut untuk menindaklanjuti kasus tersebut hingga Kamis, 17 April 2025.
“Kalau tidak ada tindakan sampai batas waktu itu, saya pastikan akan melaporkan komisioner Bawaslu Gorut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini bukan ancaman, tapi langkah serius agar jangan sampai terjadi kelalaian yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang (PSU),” tegasnya.
PKB Gorontalo Utara, menurut Arsad, akan terus mengawal proses pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta bebas dari praktik-praktik kecurangan yang merugikan demokrasi. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
