JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar serangkaian rapat penting pada Selasa, 9 September 2025, yang mencakup pembahasan rancangan anggaran kementerian/lembaga (RKA) tahun 2026, uji kelayakan calon hakim agung, hingga evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas).
Berikut rangkuman agenda rapat di sejumlah komisi dan badan DPR:
Pukul 10.00 WIB: Pembahasan Awal di Beberapa Komisi
-
Komisi I
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mendalami pembahasan RKA 2026 kedua lembaga tersebut. -
Komisi II
RDP dengan Sekjen Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, dan Dirjen Pemerintahan Desa membahas:-
Laporan kajian RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah.
-
Penjelasan Surat Edaran Nomor 100.3/4179/SJ terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.
-
-
Komisi III
Uji kelayakan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung untuk periode tahun 2025. -
Komisi VI
RDP Panja RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan pembahasan naskah akademik dan draft RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999.
Pukul 11.00 WIB: Isu Kewarganegaraan dan Audiensi Serikat Pekerja
-
Komisi XIII
RDPU dengan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia untuk membahas isu kewarganegaraan dan keimigrasian yang dihadapi perkawinan campuran. -
Pimpinan DPR RI
Menerima audiensi dari Serikat Pekerja di Ruang Abd. Muis.
Pukul 13.00 WIB: Evaluasi Prolegnas dan Pembahasan RKA di Berbagai Komisi
-
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
RDP dengan Perum Perhutani membahas tata kelola kehutanan, khususnya kerja sama pengelolaan lahan dengan pihak ketiga. -
Badan Legislasi (Baleg)
Rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2025. -
Komisi V
RDP dengan eselon I dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Agenda rapat fokus pada pendalaman pembahasan RKA K/L dalam RAPBN TA 2026. -
Komisi VI
RDP dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, dan Ketua KPPU mengenai pembahasan RKA 2026 dari ketiga lembaga tersebut. -
Komisi XI
Rapat kerja dengan Menteri Keuangan terkait pengantar RKA Kementerian Keuangan tahun 2026. -
Komisi XII
RDP dengan Dirjen Minerba KESDM RI serta RDPU dengan Direktur PT Bharinto Ekatama, PT Insani Bara Perkasa, dan PT Singlurus Pratama. Agenda meliputi realisasi reklamasi pasca tambang dan isu lain yang terkait.
Pukul 14.00 WIB: Isu Pelanggaran HAM
-
Komisi XIII
RDPU dengan Direktur KPKC untuk membahas kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari.
Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian penting dari upaya DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, khususnya menjelang pembahasan RAPBN 2026.
Penulis : regardo sipiroko
Editor : Ami
