RENTAK.ID BEKASI – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bekasi, Huda Sulistio yang turut di undang di Forum Silaturahmi Ketua Rukun Warga (RW) Se-Kota Bekasi bertempat diparkiran Grand Mall mengapresiasi acara yang berlangsung dengan tertib dan aman hingga akhir acara, Sabtu (9/9/2023) kemarin.
“Disela-sela kesibukan sebagai salah satu tamu undangan, adanya Forum RW ini diharapkan akan keberlanjutan komunikasi dari tingkat warga, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sehingga alur informasi yang berkembang bisa sampai dan bermanfaat untuk kemajuan warga secara garis besar pasca terbentuknya Forum RW ini,” ujar Huda Sulistio.
Kepada awak media, Huda Sulistio juga mengatakan adanya Forum RW ini mudah-mudahan mampu menjadi sarana komunikasi yang baik antara RW dan Pejabat setingkat Kelurahan dan Kecamatan.
“Sumantri sebagai penggagas Forum RW ini yang juga bertindak sebagai moderator acara, memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan kalangan RW se Kota Bekasi sehingga acara bisa terselenggara dengan baik,” terangnya.
Dia berpandapat Forum ini harus terus dilaksanakan setiap setengah tahun sekali, guna membangun chemistry dan komunikasi yang bermanfaat ditingkatan RW di Kota Bekasi dan stake holder setempat.
“Karena Forum ini bisa menjadi wadah edukasi bagi para Anggota Forum Ketua RW se Kota Bekasi, sehingga aspirasi warga bisa disampaikan melalui RT dan dilanjutkan RW untuk disampaikan ketingkat selanjutnya,” imbuhnya.
Dia menyebutkan ada dua poin penting yang menjadi bahasan di Forum RW ini, pertama tentang gaji RT/RW dan yang kedua yakni berkaitan dengan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Pertanyaan yang dilontarkan di Forum oleh Ketua RW dari masing-masing wilayah menurutnya relevan dan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diapresiasikan oleh Pejabat Pemerintah Kota Bekasi.
“Mayoritas Ketua RW wilayah di Kota Bekasi yang hadir mempertanyakan dan berharap gaji RT & RW kembali direalisasikan Pemerintah Kota Bekasi dan Wakil Rakyat Kalimalang dalam Rapat Paripurna Tahun 2024,” sindirnya.
Ketua RT dan RW lingkungan adalah Pejabat sosial dilingkungannya, lanjut Huda, harus menjadi perhatian para pemangku jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.
“Keluhan RW ini telah menjadi catatan tersendiri baginya sebagai Ketua Kadin Kota Bekasi didepan para tamu undangan.Sopasti dalam waktu dekat saya akan menyampaikannya ke Walikota Bekasi Tri Adhianto yakni pekan depan diruangannya,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, pasca Pemerintah Kota Bekasi devisit anggaran sejak tahun 2018 sejak bergulirnya kebijakan KS-NIK yang ditenggarai Walikota sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi tidak lagi mengalokasikan gaji RT dan RW Se-Kota Bekasi melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) melalui Rapat Paripurna Anggota DPRD di Kali Malang.
“Bukan hanya itu saja, Walikota Bekasi diharapkan mendorong CSR kembali kepangkuan masyarakat sekitar. Karena dengan kembali kepada masyarakat pada nantinya, pasti akan berdampak pada Ekonomi Sosial & Budaya (Ekosob) masyarakat sekitar lingkungan itu sendiri,” jelasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan catatan ± ada seribu tiga ratus lebih perusahaan yang berdiri di Kota Bekasi. Bila CSR dikembalikan kepada masyarakat pasti akan berdampak terhadap ekonomi warga Kota Bekasi yang saat ini sedang tidak menentu.
“Walikota Bekasi harus berani mengambil keputusan yang tidak populer terkait CSR. Namun dibalik kebijakan yang tidak populis tersebut pasti masyarakat memiliki penilaian berbeda terhadap Walikota Bekasi.Karena dampak kebijakannya akan berimplikasi terhadap kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi,” imbuhnya mengakhiri.
