JAKARTA – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab ini mengatur berbagai aspek dunia kerja, mulai dari pelatihan, hubungan kerja, pengupahan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dokumen UU tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen UU ini penting agar pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memahami langsung aturan yang menjadi landasan dalam hubungan ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup pengaturan yang cukup luas. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
Regulasi ini juga mengatur tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja.
Tak hanya itu, pemerintah turut memasukkan ketentuan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.
Yassierli menegaskan, keberadaan UU ini harus diikuti pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelindungan pekerja, menurut dia, tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika seseorang sudah berada dalam hubungan kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” katanya.
Disahkan 28 Oktober 2026
Sebelum ditetapkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui bersama DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut sekaligus diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru tersebut.
Dengan berlakunya regulasi ini, pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan kerja menjadi penting bagi pekerja maupun perusahaan. Masyarakat dapat mempelajari ketentuan lengkapnya melalui dokumen resmi yang tersedia di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Penulis : lazir
Editor : ameri
