JAKARTA – Delapan negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik memperkuat kerja sama menghadapi ancaman terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, hingga penipuan daring. Penguatan koordinasi tersebut menjadi fokus Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, bersama Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke.
Delapan negara yang terlibat adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Dudung menegaskan, ancaman keamanan lintas negara semakin kompleks sehingga tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Karena itu, kerja sama regional perlu diwujudkan melalui pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan peningkatan kapasitas bersama.
“Ancaman keamanan saat ini semakin saling terhubung dan membutuhkan respons bersama. Kami mendorong penguatan koordinasi regional agar komitmen bersama dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat keamanan dan ketahanan kawasan,” kata Dudung.
AI dan Scam Centre Jadi Perhatian
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga keberadaan pusat penipuan daring atau scam centre.
Para delegasi juga menyoroti kejahatan siber dan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung aktivitas kriminal maupun penyebaran propaganda ekstremisme.
Dalam pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, negara-negara peserta mendorong peningkatan pertukaran intelijen, koordinasi penyelidikan, serta identifikasi dan perlindungan korban.
Kerja sama antara negara asal, transit, dan tujuan juga akan diperkuat, termasuk melalui mekanisme regional ASEANAPOL dan Bali Process.
Di bidang penanggulangan terorisme, perhatian diarahkan pada radikalisasi di ruang digital, kerentanan generasi muda, pendanaan terorisme, serta pemanfaatan AI untuk propaganda dan perekrutan.
Pertemuan turut membahas ancaman Nihilistic Violent Extremism, penguatan pertukaran informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi.
Sementara itu, kerja sama keamanan siber difokuskan pada pertukaran informasi ancaman, perlindungan infrastruktur kritis, dan koordinasi penanganan insiden siber lintas negara.
Keamanan Laut dan Infrastruktur Bawah Laut
Kerja sama keamanan maritim juga menjadi agenda penting. Negara-negara peserta mendorong patroli terkoordinasi, pertukaran informasi, latihan bersama, serta peningkatan kemampuan penegakan hukum di laut.
Upaya tersebut mencakup pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing), serta penanganan berbagai kejahatan maritim.
Perlindungan infrastruktur bawah laut, termasuk kabel dan pipa, juga menjadi perhatian. Seluruh upaya tersebut tetap harus mengacu pada hukum nasional dan internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Indonesia dan Australia Evaluasi Forum Antiterorisme
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Australia akan bersama-sama memimpin evaluasi efektivitas Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) setelah enam tahun berjalan. Evaluasi dilakukan melalui konsultasi dengan negara-negara anggota.
Pertemuan juga menyambut kemajuan penyusunan Online Crisis Notification Protocol, pembaruan Glossary of Extremist Content Online 2025, serta pengembangan kerangka analisis sentimen regional untuk menangkal ekstremisme kekerasan di ruang digital.
Inisiatif tersebut dikembangkan Brunei Darussalam dan Malaysia selaku ketua bersama SOCTPF periode 2026–2027.
Para delegasi mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah SRM ke-7 dan Australia sebagai ketua bersama. Pertemuan berikutnya, yakni SRM ke-8, dijadwalkan berlangsung di Australia pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra regional. Fokusnya adalah meningkatkan pertukaran informasi, kapasitas penanganan ancaman, serta kerja sama operasional demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
