BEKASI – Ratusan wartawan dari Bekasi Raya, Jakarta, dan Tangerang menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Bupati Bekasi, Kamis (15/10/2026).
Mereka mendesak pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syahfri Donny Sirait, menyusul dugaan pengusiran dan penghalangan tugas jurnalistik.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menemui koordinator aksi dan meminta maaf kepada insan pers atas persoalan yang memicu demonstrasi tersebut.
“Saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman media apabila ada jajaran saya yang tidak berkenan di hati rekan-rekan insan pers,” kata Asep.
Ia juga mengundang lima hingga sepuluh perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan secara langsung di kantornya.
“Bagaimanapun, bapak-bapak semua adalah rekan dan teman kita. Kita harus berkolaborasi agar Bekasi ke depan semakin bangkit, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
Penasihat DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi, RM Rhagil Asmara Satyanegoro, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan tindakan Syahfri yang menghambat kerja jurnalistik.
“Kantor dinas merupakan fasilitas publik, bukan properti pribadi. Wartawan memiliki tugas mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Rhagil di lokasi aksi.
Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, sesuai unsur yang ditentukan undang-undang.
“Ini bukan soal pribadi, tetapi soal marwah profesi. Kalau hari ini wartawan diusir dari DLH, besok bisa terjadi di dinas lain,” tegasnya.
Massa yang terdiri dari berbagai organisasi pers dan sejumlah LSM, termasuk GNPPI Jabar, LPKSM Patroli, dan LSM PRABU, juga menyiapkan langkah hukum.
Mereka berencana melaporkan dugaan penghalangan kerja pers ke Polres Metro Bekasi serta mengajukan aduan etik ASN kepada BKPSDM dan Plt Bupati Bekasi.
Hingga aksi berlangsung, tuntutan pencopotan Kepala DLH menjadi salah satu desakan utama massa kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Penulis : b. haro
Editor : ami
