JAKARTA – Pengembangan transportasi publik di Jakarta dinilai membutuhkan terobosan pembiayaan agar tidak sepenuhnya membebani anggaran daerah. Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pengembangan LRT Jakarta dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan kolaborasi Danantara dan Pemprov DKI Jakarta dapat mempercepat pengembangan sejumlah rute LRT.
Rencana tersebut antara lain mencakup perpanjangan rute Manggarai–Dukuh Atas, Kelapa Gading–Jakarta International Stadium (JIS), hingga Velodrome–Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.
“Pembangunan angkutan umum masa depan tidak lagi sekadar pengadaan armada. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuat terobosan skema pembiayaan dan menempatkan mobilitas sebagai hak dasar warga,” ujar Djoko,Minggu (20/9/2026).
Menurut Djoko, pembangunan transportasi yang hanya mengandalkan APBD dapat menguras ruang fiskal pemerintah daerah. Karena itu, masuknya lembaga investasi nasional seperti Danantara bisa menjadi alternatif pembiayaan non-anggaran.
“Dengan begitu, APBD tetap memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan subsidi angkutan umum,” katanya.
Ia menilai pengembangan LRT juga harus diarahkan pada integrasi dengan moda transportasi lainnya. Konektivitas dengan Stasiun Manggarai, JIS dan Stasiun Whoosh Halim dapat memudahkan perpindahan penumpang antarmoda di kawasan Jabodetabek.
Pengembangan kawasan sekitar stasiun melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD) dan pemanfaatan naming rights juga dapat meningkatkan pendapatan non-tiket (non-farebox).
“Pendapatan non-tiket perlu dimaksimalkan agar operasional transportasi publik tidak terus bergantung pada pendapatan tiket,” jelasnya.
Transportasi Modern Masih Minim
Djoko menyebut pembangunan transportasi publik modern masih menjadi pekerjaan besar di berbagai daerah. Dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 46 pemda atau sekitar 8 persen yang memiliki transportasi umum modern.
Padahal, transportasi publik bukan hanya soal mobilitas. Sistem yang terintegrasi dapat menekan biaya perjalanan, membuka akses ke pusat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendukung pariwisata.
“Untuk daerah tertinggal, terdepan, terpencil dan perbatasan, angkutan perintis tidak boleh hanya dihitung dari keuntungan ekonomi. Ini merupakan bentuk kehadiran negara dan pemenuhan hak mobilitas masyarakat,” tegas Djoko.
Menurutnya, pembangunan transportasi di luar Jakarta juga harus memperkuat konektivitas jalan, kereta api dan pelabuhan. Integrasi tersebut dapat membantu menekan biaya logistik dan mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.
“Transportasi yang baik bukan hanya membangun jalur dan membeli armada, tetapi memastikan seluruh sistem terhubung, aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
