JAKARTA – Sejumlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar agenda rapat pada Kamis, 17 September 2026. Pembahasan didominasi penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 serta pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
Agenda DPR dimulai sejak pagi. Pada pukul 09.00 WIB, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri P2MI/BP2MI. Rapat tersebut membahas RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
Setengah jam kemudian, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Forum ini dijadwalkan untuk mendengarkan aspirasi terkait Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KP-PBI).
Sementara itu, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kepala BSSN, Kepala Bakamla, serta Gubernur Lemhannas pada pukul 10.00 WIB. Agenda utamanya adalah penyesuaian RKA-K/L BSSN, Bakamla, dan Lemhannas untuk Tahun Anggaran 2027.
Pada waktu yang sama, Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dengan menghadirkan Ketua BPKN. Rapat membahas penyesuaian RKA Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2027.
Badan Legislasi (Baleg) juga mengagendakan rapat pleno penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis. Dalam rapat tersebut, tim ahli akan mempresentasikan draft RUU.
Memasuki pukul 11.00 WIB, Komisi I kembali menggelar rapat kerja dengan Kepala BIN untuk membahas penyesuaian RKA-K/L BIN Tahun Anggaran 2027.
Pada jam yang sama, Komisi XI DPR RI menggelar RDPU Panja RUU tentang Keuangan Negara dengan sejumlah pakar dan akademisi. Mereka adalah Chaikal Nuryakin dari LPEM UI, Dipo Satria Ramli dari CORE Indonesia, serta Prof. Didik J. Rachbini dari INDEF.
Forum tersebut menjadi bagian dari meaningful participation untuk menghimpun masukan dan pandangan pakar serta akademisi dalam proses penyusunan RUU tentang Keuangan Negara.
Agenda DPR Siang Hari
Memasuki pukul 13.00 WIB, agenda DPR semakin padat. BAM DPR RI dijadwalkan menggelar RDPU dengan PT Manolo Putra untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perusahaan tersebut di Kota Bandung, Jawa Barat.
Pada waktu yang sama, Baleg menggelar Panja Pembahasan Tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria bersama pemerintah. Pembahasan difokuskan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU.
Baleg juga menjadwalkan Panja Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis yang berlangsung di ruang rapat Komisi X.
Komisi VI DPR RI pada pukul 13.00 WIB menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi. Pembahasannya berkaitan dengan penyesuaian RKA Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.
Di waktu yang sama, Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN dan Kepala Badan POM. Agenda rapat adalah membahas RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Banggar.
Kemudian pada pukul 13.45 WIB, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan menggelar RDPU dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ketua KPAI. Agenda tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi XII DPR RI.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI pada pukul 14.00 WIB menggelar RDP dengan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS). Rapat membahas rencana kerja dan anggaran tahunan BS LPS Tahun 2027.
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Menjelang sore, Komisi IX DPR RI kembali menggelar RDPU pada pukul 16.00 WIB. Kali ini pembahasan diarahkan untuk mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Sejumlah pihak dijadwalkan hadir, antara lain Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Kesehatan, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Prof. Dr. Hartati. Selain itu, turut dijadwalkan Johan Imanuel.
Pada waktu yang sama, Komisi VI DPR RI menggelar RDP dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS, dan Ketua KPPU.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan padatnya kegiatan DPR RI pada Kamis, 17 September 2026, dengan pembahasan yang mencakup anggaran kementerian/lembaga, aspirasi masyarakat, hingga penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU.
Penulis : dafri jh
Editor : ami
