JAKARTA — Kebijakan transisi energi di sektor transportasi dinilai masih lebih berpihak pada kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta pemerintah mengubah arah kebijakan tersebut.
Menurut Djoko, subsidi kendaraan listrik seharusnya lebih banyak diarahkan untuk memperkuat transportasi umum, khususnya bus listrik.
“Transisi energi transportasi jangan hanya diarahkan pada pergantian kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Transportasi umum harus menjadi prioritas karena dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Djoko, Sabtu (12/9/2026)
Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan insentif PPN dari 11 persen menjadi 1 persen untuk bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen. Namun, harga bus listrik yang masih tinggi membuat pemerintah daerah kesulitan mengadopsinya.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3 triliun berupa subsidi Rp3 juta per unit untuk mendorong target 1 juta sepeda motor listrik.
“Rp3 triliun untuk subsidi sepeda motor listrik sebenarnya dapat menjadi modal untuk membiayai dan mengembangkan transportasi umum di sekitar 120 kota di Indonesia,” ujarnya.
Djoko mencatat, hingga kini baru 46 dari 552 pemerintah daerah atau sekitar 8,3 persen yang mengembangkan transportasi umum dengan skema Buy The Service (BTS). Program tersebut mencakup 13 dari 38 provinsi.
Program Teman Bus melalui skema BTS telah mendapat pendanaan APBN sejak 2020. Anggarannya mencapai Rp51,83 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp582,98 miliar pada 2023, kemudian turun menjadi Rp437,89 miliar pada 2024, Rp177,49 miliar pada 2025, dan Rp82,67 miliar pada 2026.
Djoko menilai bus listrik memberikan manfaat lebih luas dibandingkan motor listrik pribadi. Selain menekan emisi, bus listrik dapat mengurangi kemacetan karena satu bus berkapasitas besar mampu menggantikan perjalanan puluhan sepeda motor.
“Ketika pengguna kendaraan roda dua beralih ke transportasi umum, risiko kecelakaan lalu lintas juga dapat ditekan,” katanya.
Dia juga menunjuk sejumlah negara seperti Tiongkok, India, Jerman, Prancis, hingga Amerika Serikat yang memberikan dukungan khusus bagi pengadaan bus listrik.
Menurut Djoko, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi akan lebih efektif jika angkutan umum ditempatkan sebagai prioritas.
“Kalau ingin transisi energi transportasi memberikan manfaat yang besar, orientasinya harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, bukan sekadar mengganti mesin bensin dengan motor listrik,” ujarnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
