JAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) setelah realisasi laba bersih perusahaan hingga pertengahan 2026 dinilai masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi perencanaan bisnis sekaligus ketergantungan BUMD pangan itu terhadap program subsidi pemerintah.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menilai target laba bersih yang dipasang untuk tahun anggaran 2026 tidak realistis. Dari target sebesar Rp30,150 miliar, realisasi hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp2,813 miliar.
“Target laba bersih 2026 mengalami penurunan sekitar 21 persen. Dari target Rp30,150 miliar, yang baru terealisasi hanya Rp2,813 miliar. Angka ini sangat jauh dari harapan. Namun, untuk tahun 2027 justru kembali dipasang target laba bersih sebesar Rp8,159 miliar. Ini perlu dijelaskan dasar perhitungannya,” ujar Josephine dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, penyusunan target laba tahun depan harus didasarkan pada kondisi riil perusahaan agar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut juga telah disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada pekan lalu.
“Apakah target tersebut benar-benar disusun secara realistis? Apa strategi konkret yang akan dilakukan Food Station untuk mencapainya, sementara target tahun 2026 saja masih sangat sulit diwujudkan?” tegasnya.
Selain mempertanyakan target laba, Josephine juga mengkritik struktur pendapatan Food Station yang masih sangat bergantung pada margin dari skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan penyaluran pangan bersubsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program subsidi pangan memang menjadi tugas penting BUMD sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, Food Station juga harus mampu menjalankan fungsi bisnis secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program subsidi pangan memang merupakan amanat yang harus dijalankan. Tetapi sebagai BUMD, Food Station tidak boleh hanya bergantung pada laba dari PSO. Perusahaan harus mampu berinovasi, memperluas pasar komersial, meningkatkan laba bersih, dan pada akhirnya memberikan dividen yang lebih besar bagi PAD,” kata Josephine.
Untuk memperkuat kinerja perusahaan, Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong manajemen Food Station melakukan diversifikasi produk sekaligus memperluas pemasaran secara langsung kepada konsumen.
Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah memperluas distribusi produk ke kawasan hunian milik BUMD maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), yang memiliki basis konsumen cukup besar.
“Food Station perlu melakukan diversifikasi produk sekaligus menempatkan tenaga atau manajer penjualan di kawasan-kawasan hunian, seperti rusun milik BUMD. Dengan cara ini, pasar bisa diperluas dan ketergantungan terhadap dana penugasan pemerintah dapat dikurangi,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
