JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) agar semakin mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia industri.
Pada 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat meningkatkan standar penyelenggaraan program melalui penguatan kompetensi peserta, kualitas mentor, perlindungan peserta, hingga perluasan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, pemerintah berkomitmen membangun ekosistem MagangHub yang lebih transparan, berkualitas, dan efektif melalui tata kelola yang semakin baik serta kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing atau mentor, serta evaluasi yang lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggara magang. Dengan langkah ini, kami ingin memastikan peserta memperoleh pengalaman belajar yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Yassierli.
Menurutnya, penguatan program tidak hanya berfokus pada aspek pembelajaran, tetapi juga pada perlindungan peserta selama mengikuti magang.
Karena itu, Kemnaker akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan akan kami perkuat agar hak-hak peserta terlindungi dan kualitas penyelenggaraan MagangHub tetap terjaga. Program ini harus menjadi ruang pembelajaran yang aman, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda,” ujarnya.
Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga menyepakati perluasan lokasi penyelenggaraan MagangHub serta diversifikasi sektor industri.
Langkah ini diharapkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi peserta dari berbagai daerah untuk memperoleh pengalaman kerja di sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Selain itu, pemerintah akan mengintegrasikan Program MagangHub dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang dikelola BNSP. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya saing lulusan program magang di pasar kerja nasional.
“Integrasi dengan BNSP diperlukan agar setiap peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Sertifikat tersebut akan menjadi nilai tambah yang nyata ketika mereka memasuki dunia kerja maupun bersaing di pasar tenaga kerja,” tutur Yassierli.
Melalui berbagai penguatan tersebut, pemerintah berharap Program Magang Nasional tidak hanya menjadi sarana belajar di dunia industri, tetapi juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, serta sertifikasi yang diakui sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja Indonesia.
Penulis : ami
Editor : ameri
