Menteri Karding Beri KUR hingga Rp100 Juta untuk Purna PMI, Siapkan Program Pemberdayaan Usaha

- Penulis

Jumat, 10 Januari 2025 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Karding bermalam di Desa Ciparagejaya, Karawang, pada Kamis, 9 Januari 2025. Dalam kunjungannya.(dok. kemen p2mi)

Menteri Karding bermalam di Desa Ciparagejaya, Karawang, pada Kamis, 9 Januari 2025. Dalam kunjungannya.(dok. kemen p2mi)

KARAWANG – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga masa purnanya.

Hal ini mencakup berbagai program pemberdayaan yang dirancang khusus bagi PMI yang telah kembali ke Tanah Air.

“Kami di BP2MI bertugas mengurus PMI sejak sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga mereka kembali ke Indonesia. Bahkan, kami juga memperhatikan keluarganya. Untuk purna PMI, kami siapkan berbagai program pemberdayaan, termasuk dukungan untuk memulai usaha,” ujar Menteri Karding, Jumat, 10 Januari 2025.

Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Karding bermalam di Desa Ciparagejaya, Karawang, pada Kamis, 9 Januari 2025. Dalam kunjungannya, ia mendengar langsung aspirasi purna PMI yang membutuhkan dukungan ekonomi setelah selesai bekerja di luar negeri.

Sebagai bagian dari pemberdayaan tersebut, Menteri Karding berkomitmen untuk memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yaitu 6% per tahun. Dana ini dapat dimanfaatkan purna PMI untuk memulai usaha di kampung halaman mereka.

“Kami akan membantu purna PMI dalam mempelajari cara penjualan yang baik, manajemen usaha, serta memberikan akses permodalan. Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian dan UKM untuk menyusun skema KUR hingga Rp100 juta per orang dengan bunga 6% per tahun,” jelasnya.

Menteri Karding juga menekankan pentingnya PMI berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dan prosedural. Hal ini untuk memastikan mereka terdata sehingga bisa memperoleh berbagai program berkelanjutan dari Kementerian P2MI, termasuk akses KUR.

“Semua yang berangkat harus melalui jalur prosedural dan diketahui oleh kepala desa. Dengan begitu, setelah mereka pulang, kepala desa dapat mendata siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk memulai usaha. Kami juga akan memberikan pelatihan kepada mereka,” tegasnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap purna PMI tidak hanya menjadi pilar ekonomi di desa, tetapi juga memiliki kesejahteraan yang berkelanjutan setelah kembali dari luar negeri. ***

Berita Terkait

Kontroversi SKNC 2026 Pekalongan, MUI Nilai Atraksi Satanic Bertentangan dengan Maulid
TECNO Andalkan MEGAPAD 2 dan MEGAPAD SE 2 untuk Garap Pasar Tablet Indonesia
GEMPHAR Gelar Pelatihan dan Pembekalan Saksi Jelang Pilkades Sukadanau
GEMPHAR Gelar Santunan Anak Yatim dan Lomba Tahfiz Al-Qur’an di Sukadanau
AirNav Indonesia Tuntaskan Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Boyolali
Kemendiktisaintek Dukung Pengembangan Day Care Berbasis Masyarakat di Bekasi
LRT Jabodebek Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Nikmati Perjalanan Kereta, Perkuat Layanan Transportasi yang Inklusif
Mengapa Nyamuk Mengisap Darah Manusia, Ternyata Ada Hikmah dan Fakta Sains yang Menarik

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 16:31 WIB

Kontroversi SKNC 2026 Pekalongan, MUI Nilai Atraksi Satanic Bertentangan dengan Maulid

Kamis, 10 September 2026 - 15:36 WIB

TECNO Andalkan MEGAPAD 2 dan MEGAPAD SE 2 untuk Garap Pasar Tablet Indonesia

Senin, 7 September 2026 - 13:31 WIB

GEMPHAR Gelar Pelatihan dan Pembekalan Saksi Jelang Pilkades Sukadanau

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:42 WIB

GEMPHAR Gelar Santunan Anak Yatim dan Lomba Tahfiz Al-Qur’an di Sukadanau

Kamis, 20 Agustus 2026 - 18:43 WIB

AirNav Indonesia Tuntaskan Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Boyolali

Berita Terbaru