JAKARTA – Menteri Kebudayaan Dr. Fadli Zon, M.Sc, menyoroti pilar utama kebijakan budaya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada 6 November 2024.
Di hadapan anggota DPR, Menteri Fadli menyampaikan bahwa kebijakan kebudayaan kali ini akan fokus pada perlindungan budaya dan tradisi, diplomasi budaya, serta pengembangan dan pembinaan sektor budaya.
Pembentukan Kementerian Kebudayaan yang baru, menurutnya, adalah bukti komitmen serius pemerintah dalam menjadikan budaya sebagai landasan penting dalam pembangunan nasional.
“Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, budaya menjadi fokus utama untuk membangun identitas dan karakter bangsa, serta menjadi pilar dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kebudayaan juga dipandang sebagai perekat bangsa atau binding power yang menyatukan masyarakat,” kata Menteri Fadli di hadapan anggota Komisi X DPR RI.
Menteri menekankan bahwa peran budaya tidak hanya terkait masa lalu, tetapi juga merupakan aset penting untuk masa depan, khususnya dalam bidang ekonomi dan diplomasi.
Kementerian Kebudayaan berupaya mengembangkan sektor budaya seperti film, musik, animasi, seni pertunjukan, dan seni visual sebagai “soft power” untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia internasional.
Kebijakan kementerian dirancang secara holistik dengan tiga pilar utama: perlindungan dan pelestarian budaya, diplomasi budaya dan promosi internasional, serta pengembangan dan pembinaan kebudayaan.
Menteri Fadli menyebutkan bahwa struktur kementerian masih menunggu persetujuan melalui Peraturan Presiden, yang akan mencakup pembagian tugas di antara direktorat jenderal terkait perlindungan budaya, diplomasi budaya, dan pengembangan budaya.
Dalam hal warisan budaya, kementerian berfokus pada konservasi situs budaya dan pengakuan internasional, termasuk melalui UNESCO.
Upaya revitalisasi budaya lokal juga menjadi prioritas, terutama dalam pelestarian bahasa dan kearifan lokal yang berisiko memudar. Kementerian berencana untuk melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian tradisi ini.
Selain itu, kementerian mengembangkan program ekonomi budaya digital yang mencakup film, animasi, dan video game sebagai sarana untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis budaya dan mendukung promosi budaya melalui platform digital.
Diplomasi budaya juga digalakkan melalui berbagai kegiatan seperti festival internasional, pameran, pertukaran budaya, serta rumah budaya Indonesia di luar negeri.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Mendikdasmen dan Mendiktisaintek, yang bersama-sama dengan Menteri Kebudayaan membahas arah kebijakan kementerian serta mendengarkan masukan dari Komisi X DPR RI.
“Masukan yang diberikan sangat berharga dan menjadi bekal untuk kerja sama lebih baik di masa depan. Kebudayaan adalah persoalan kita bersama, dan kami berharap dukungan penuh dari Komisi X,” tutup Menteri Kebudayaan.***
