Topik politik hukum

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah. (dok. rentak.id)

Hukum

LAKI Soroti RUU Perampasan Aset: Koruptor Kabur, Meninggal, atau Bebas, Hartanya Tetap Bisa Dikejar

Hukum | Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB

Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB

“Harta hasil kejahatan itu bukan hak kepemilikan. Tidak peduli siapa yang memegangnya, asalnya dari perampasan hak rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat,” kata Burhanuddin Abdullah, Jumat (28/8/2026)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (foto tangkapan layar)

Parlemen

Tinggal 8 Minggu, Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Disahkan Desember 2026

Parlemen | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB

“Kalau dihitung waktu efektif masa sidang setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini tinggal sekitar delapan minggu lagi,” demikian penjelasan Komisi III terkait target penyelesaian regulasi tersebut, Selasa (25/8/2026).

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah. (dok. rentak.id)

Hukum

Praperadilan Berulang Dinilai Ganggu Penegakan Hukum, LAKI Desak MA Segera Bertindak

Hukum | Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB

“Praperadilan yang berulang-ulang dapat menimbulkan dampak hukum yang buruk terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai proses hukum justru mengalami kekosongan karena perkara pokok tidak pernah disidangkan,” ujar Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026)