Topik PKWT

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

Nasib 7.000 Pekerja MitraPos Jadi Sorotan, 500 Orang Diprioritaskan

Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:25 WIB

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:25 WIB

Said Iqbal mengatakan, sistem kemitraan yang selama ini digunakan untuk pekerja MitraPos perlu dievaluasi, terutama apabila dalam praktiknya terdapat unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, perintah, dan upah.

Yoga Duwarto (foto. dok pribadi)

Nasional

UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan, Yoga Duwarto: Jangan Lagi Ganti Aturan Setiap Ganti Menteri

Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.

Ribuan buruh demo (foto.ist)

Nasional

Buruh Gelar Aksi Serentak, Tuntut Upah 2027 Naik hingga 9,5 Persen

Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:51 WIB

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:51 WIB

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk mendapatkan kepastian mengenai upah dan perlindungan hak pekerja.

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

KSPI Desak RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Selesai Oktober 2026, Ini 10 Poin yang Dikawal Buruh

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB

“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

KSPI dan Partai Buruh Kaji Klausul Perjanjian Dagang RI–AS soal Outsourcing dan PKWT

Nasional | Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:28 WIB

Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:28 WIB

“Kami harus memahami terlebih dahulu isi perjanjian tersebut. Apakah pembatasan outsourcing dan kontrak satu tahun bertujuan melemahkan daya saing pekerja Indonesia atau benar-benar untuk melindungi buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).