Hukum | Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB
“Harta hasil kejahatan itu bukan hak kepemilikan. Tidak peduli siapa yang memegangnya, asalnya dari perampasan hak rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat,” kata Burhanuddin Abdullah, Jumat (28/8/2026)
Hukum | Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:04 WIB
“Keputusan Ketua MA menerbitkan ini (SEMA no.4 tahun 2026) sudah tepat, agar Jaksa tidak seenaknya memakai penafsiran sendiri untuk melakukan upaya banding-kasasi terhadap putusan bebas apalagi bagi orang kecil yang dikriminalisasi, tidak paham hukum serta ekonomi bawah” ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/08/2026).
Parlemen | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB
“Kalau dihitung waktu efektif masa sidang setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini tinggal sekitar delapan minggu lagi,” demikian penjelasan Komisi III terkait target penyelesaian regulasi tersebut, Selasa (25/8/2026).
Parlemen | Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB
“Komisi III akan terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang I Tahun 2026-2027 ini. Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Opini | Senin, 17 Agustus 2026 - 13:40 WIB
Aneka komentar yang spontan dan tidak terkontrol memenuhi jagat Maya. Ada yang bereaksi spontan dan tidak terkontrol tanpa terkendali.
Hukum | Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:49 WIB
Menurut Iqbal yang juga Ketua Tim Advokasi Patriot Indonesia (TAPI) Kejaksaan Agung harus secepatnya menyikapi agar tidak muncul tudingan di ruang Publik ada praktik Tebang Pilih, sebab sudah ada payung hukumnya.
Hukum | Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB
“Praperadilan yang berulang-ulang dapat menimbulkan dampak hukum yang buruk terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai proses hukum justru mengalami kekosongan karena perkara pokok tidak pernah disidangkan,” ujar Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026)
Nasional | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:42 WIB
prinsip negara hukum.
“Kasus yang menyeret nama Jampidsus Febrie Adriansyah telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait dugaan penyalahgunaan jabatan. Karena itu, proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel menjadi sangat penting untuk ditegakkan,” ujar Didi.
Nasional | Jumat, 19 Juni 2026 - 20:42 WIB
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu, Ade Darmawan, saat membacakan sikap resmi organisasi advokat tersebut di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Hukum | Rabu, 6 Mei 2026 - 02:28 WIB
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin A, menilai keputusan MA berpotensi melemahkan fondasi penegakan hukum, khususnya dalam menjaga konsistensi penilaian kerugian negara dalam kasus korupsi.