Hukum | Rabu, 6 Mei 2026 - 02:28 WIB
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin A, menilai keputusan MA berpotensi melemahkan fondasi penegakan hukum, khususnya dalam menjaga konsistensi penilaian kerugian negara dalam kasus korupsi.
Hukum | Rabu, 1 April 2026 - 07:00 WIB
“Industri kreatif memiliki karakter berbeda. Ide, konsep, storytelling, hingga proses editing adalah hasil kerja intelektual yang tidak bisa dinilai nol rupiah. Sangat tidak tepat menyimpulkan terjadi penggelembungan tanpa mempertimbangkan kompleksitas karya tersebut,” ujar Abdullah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Hukum | Jumat, 1 Agustus 2025 - 21:31 WIB
RENTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi dan amnesti kepada sejumlah tokoh, termasuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, sebagai langkah progresif dalam penegakan…
