Topik Hukum Indonesia

Naomi Nahuway (duduk dua dari kiri) Didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum JHN & Partner (dok. rentak.id)

Hukum

Gugatan Akta Kelahiran Kandas Lagi, Naomi Nahuway Kembali Dimenangkan Pengadilan

Hukum | Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:23 WIB

“Hari ini kami berkumpul sebagai ungkapan syukur atas kemenangan dalam memperjuangkan kebenaran bagi klien kami. Bu Naomi sudah dua kali digugat oleh ibunya sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk kedua kalinya pula klien kami dimenangkan,” ujar Nadya Tri Astuti, kuasa hukum Naomi Nahuway.

Azmi Syahputra dan Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu 1(foto. ist)

Hukum

KUHP-KUHAP Baru Jadi Tantangan Polisi, Polda Riau Perkuat Kesiapan Penyidik

Hukum | Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan penyesuaian cara kerja anggota Polri di lapangan.

Yustinus Jasrin Merin Jemadu (foto. lazir)

Hukum

Gen-Z Terjun ke Dunia Hukum, Yustinus Jasrin Ingin Bela Masyarakat Kecil

Hukum | Jumat, 18 September 2026 - 17:21 WIB

Jumat, 18 September 2026 - 17:21 WIB

Di tengah proses mempersiapkan diri menjadi advokat, Yustinus juga aktif di Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DKI Jakarta. Baginya, organisasi tersebut menjadi ruang untuk mengasah kemampuan sekaligus belajar memahami persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah. (dok. rentak.id)

Hukum

LAKI Soroti RUU Perampasan Aset: Koruptor Kabur, Meninggal, atau Bebas, Hartanya Tetap Bisa Dikejar

Hukum | Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB

Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB

“Harta hasil kejahatan itu bukan hak kepemilikan. Tidak peduli siapa yang memegangnya, asalnya dari perampasan hak rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat,” kata Burhanuddin Abdullah, Jumat (28/8/2026)

Praktisi hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pilar Kasih Bali John Korassa Sonbai. (foto. ist)

Hukum

Jaksa Dilarang Banding-Kasasi Putusan Bebas, Praktisi Hukum: Sejalan dengan KUHAP Baru

Hukum | Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:04 WIB

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:04 WIB

“Keputusan Ketua MA menerbitkan ini (SEMA no.4 tahun 2026) sudah tepat, agar Jaksa tidak seenaknya memakai penafsiran sendiri untuk melakukan upaya banding-kasasi terhadap putusan bebas apalagi bagi orang kecil yang dikriminalisasi, tidak paham hukum serta ekonomi bawah” ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/08/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (foto tangkapan layar)

Parlemen

Tinggal 8 Minggu, Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Disahkan Desember 2026

Parlemen | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB

“Kalau dihitung waktu efektif masa sidang setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini tinggal sekitar delapan minggu lagi,” demikian penjelasan Komisi III terkait target penyelesaian regulasi tersebut, Selasa (25/8/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (foto tangkapan layar)

Parlemen

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026

Parlemen | Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB

“Komisi III akan terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang I Tahun 2026-2027 ini. Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Ilustrasi latah (dibikin oleh air -rentak.id)

Opini

Suka Latah Sih

Opini | Senin, 17 Agustus 2026 - 13:40 WIB

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:40 WIB

Aneka komentar yang spontan dan tidak terkontrol memenuhi jagat Maya. Ada yang bereaksi spontan dan tidak terkontrol tanpa terkendali.

Gedung Bundar (Pidsus), Kejagung (foto. istimewa)

Hukum

Payung Hukum Sudah Ada: Perkara Victor Segera Berujung Penetapan Tersangka

Hukum | Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:49 WIB

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:49 WIB

Menurut Iqbal yang juga Ketua Tim Advokasi Patriot Indonesia (TAPI) Kejaksaan Agung harus secepatnya menyikapi agar tidak muncul tudingan di ruang Publik ada praktik Tebang Pilih, sebab sudah ada payung hukumnya.

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah. (dok. rentak.id)

Hukum

Praperadilan Berulang Dinilai Ganggu Penegakan Hukum, LAKI Desak MA Segera Bertindak

Hukum | Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB

“Praperadilan yang berulang-ulang dapat menimbulkan dampak hukum yang buruk terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai proses hukum justru mengalami kekosongan karena perkara pokok tidak pernah disidangkan,” ujar Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026)