Topik Administrasi Pertanahan

Harison Macodompis (foto. istimewa)

Nasional

BPN Banten Siap Terapkan Layanan Pertanahan Cepat, Peralihan Hak Ditargetkan 10 Hari

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB

“Di BPN sendiri kita lakukan digitalisasi dan dua sampai paling telat lima hari selesai. Jadi kalau Pak Menteri hari ini mengatakan 10 hari, make sense,” ujar Harison dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/8/2026).

Sertipikat tanah (ilustrasi-dok.rentak.id)

Nasional

Jangan Panik Jika Sertipikat Tanah Hilang, ATR/BPN Pastikan Bisa Diterbitkan Kembali

Nasional | Rabu, 3 Juni 2026 - 08:01 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:01 WIB

“Tidak perlu khawatir apabila sertipikat tanah hilang. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertipikat pengganti, namun dengan tetap melampirkan bukti dan persyaratan yang jelas,” ujar Shamy Ardian dalam keterangannya,  Rabu (3/6/2026).

Ilustrasi menjaga batas tanah (foto. ist)

Nasional

Asas Kontradiktur Delimitasi Jadi Kunci Cegah Sengketa Batas Tanah

Nasional | Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB

“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi RUU tentang Administrasi Pertanahan. (dok. atr)

Nasional

ATR/BPN Matangkan RUU Administrasi Pertanahan, Siapkan Fondasi Hukum Pengelolaan Tanah Nasional

Nasional | Sabtu, 10 Januari 2026 - 12:54 WIB

Sabtu, 10 Januari 2026 - 12:54 WIB

“Hal yang paling makro dari penyusunan undang-undang ini tentu adalah mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus memiliki kepastian hukum serta menjadi payung hukum nasional bagi seluruh pengelolaan tanah,” ujar Dalu.