RENTAK.ID – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenprin).telah memesan 552 bus listrik dari program insentif kendaraan listrik senilai Rp 12,3 triliun.
“Bus tersebut dapat dioperasikan di 1,824 perumahan kelas menengah dan bawah di Kawasan Bodetabek, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan layanan angkutan umum di kawasan perumahan,” kata Djoko dikutip, Jumat (10/5/2024).
Tantangan transportasi di Jabodetabek saat ini adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.
“Integrasi layanan transportasi yang efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat diharapkan bisa mencapai target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), yaitu pergerakan orang dengan angkutan umum massal mencapai 60 persen di akhir 2029,” katanya.
Djoko menyebut, diperlukan fasilitas angkutan umum ke seluruh hunian di wilayah Jabodetabek yang berjumlah 2.010 kawasan perumahan, yang harus memberikan layanan berdasarkan tingkat keterjangkauan masyarakat yang dilihat dari harga tempat tinggal.
Saat ini, katanya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan perumahan kelas menengah ke atas yang jumlahnya 158 kawasan (harga per unit rumah di atas Rp 2 miliar) sebagai sasaran dalam jangka pendek.
“Layanan angkutan umum JRC (Jabodetabek Residence Connexion) baru ada di 23 perumahan kelas atas (19,7 persen), sedangkan untuk perumahan kelas atas di DKI Jakarta, 30 perumahan tidak memerlukan penyediaan rute JRC. Di luar DKI Jakarta, terdapat 117 perumahan yang belum dilayani oleh rute JRC (80,3 persen), sehingga diperlukan upaya pengembangan rute baru,” beber Djoko
Layanan Bus JR Connection bertarif Rp 20 ribu – Rp 25 ribu per orang tanpa subsidi, dan bus itu berangkat dari perumahan mewah menuju pusat aktivitas di Jakarta, seperti Kawasan Blok M dan Kawasan Monas.
“Masih ada 2.010 perumahan yang terdiri dari 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – 2 miliar) dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar) yang harus dilayani angkutan umum,” ucal Djoko.
BPTJ telah menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan dan feeder sebagai salah satu upaya mendukung program emisi dari sektor transportasi.
Grand Desain Pengembangan Angkutan Umum Jabodetabek (2024) memperkirakan total lebih dari 75 juta pergerakan antar kecamatan di Jabodetabek setiap harinya dari sembilan layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel yang bersifat commuting dengan 6.583 simpul transportasi.
