JAKARTA — Sejumlah alat kelengkapan DPR RI menggelar agenda padat pada Rabu (2/9/2026). Pembahasan anggaran kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu agenda utama yang mewarnai aktivitas parlemen hari ini.
Pembahasan anggaran tersebut berlangsung di berbagai komisi dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga negara, hingga mitra kerja strategis DPR. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBN 2027 sebelum nantinya ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Komisi XI DPR RI, misalnya, menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Ketua Dewan Komisioner OJK, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, serta Kepala BPI Danantara. Rapat tersebut dijadwalkan membahas dan mengambil keputusan atas asumsi dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
Di bidang infrastruktur, Komisi V DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembahasannya mencakup evaluasi dan penyesuaian anggaran 2026 sekaligus pembahasan dan penetapan RKA kementerian/lembaga untuk 2027.
Sementara itu, Komisi I DPR RI membahas RKA sejumlah lembaga strategis. Pada pagi hari, Komisi I menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BSSN, Kepala Bakamla, serta Gubernur Lemhannas untuk membahas RKA K/L 2027. Siang harinya, Komisi I dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kepala BIN untuk membahas anggaran lembaga tersebut.
Tak hanya soal anggaran, sejumlah agenda legislasi juga menjadi perhatian DPR. Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat pleno penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dengan agenda mendengarkan presentasi dari Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI dan Duta Arsip Indonesia, Rieke Diah Pitaloka.
Baleg juga dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Komnas Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat dalam rangka penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.
Di sektor kelautan dan perikanan, Komisi IV DPR RI mengundang nelayan dan pembudidaya lobster untuk memberikan masukan terkait implementasi kebijakan pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL). Pembahasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026.
Komisi IV juga memiliki agenda pelantikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.
Sektor industri turut mendapat perhatian. Komisi VII DPR RI menggelar RDPU Panja RUU tentang Kawasan Industri dengan sejumlah pakar. Pembahasannya mencakup pengembangan industri halal, industri tertentu, hingga persoalan pengadaan lahan kawasan industri.
Pada siang hari, Komisi VII kembali menggelar RDPU dengan pakar untuk membahas standardisasi nasional sebagai salah satu pilar daya saing, inovasi, keberlanjutan, serta perlindungan konsumen.
Sementara itu, Komisi X DPR RI menjalani rangkaian pembahasan RKA Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kebudayaan. Pembahasan dengan BPS dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB dan dilanjutkan dengan agenda persetujuan RKA pada pukul 11.30 WIB.
Pada sore hingga malam hari, Komisi X kembali membahas RKA Kementerian Kebudayaan bersama Menteri Kebudayaan dan jajaran eselon I. Agenda tersebut berlangsung secara bertahap hingga persetujuan RKA Kementerian Kebudayaan untuk 2027.
Di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI menggelar RDP dengan Kepala BPOM untuk membahas RKA K/L dan program yang akan didanai melalui DAK 2027. Pada pukul 14.00 WIB, Komisi IX melanjutkan agenda dengan rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan dengan pembahasan serupa.
Komisi VIII DPR RI juga memiliki agenda pembahasan anggaran bersama Kementerian Agama pada pagi hari. Pada malam harinya, Komisi VIII dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Badan Jaminan Produk Halal.
Sementara itu, Komisi XII DPR RI memusatkan agenda pada sektor lingkungan hidup. Komisi XII dijadwalkan melakukan rangkaian rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI untuk membahas hingga menetapkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027.
Komisi XII juga menggelar RDP dengan Kepala BIG dan Kepala BAPETEN untuk membahas serta menetapkan RKA-K/L 2027.
Di tengah padatnya agenda rapat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI juga menggelar diskusi Dialektika Demokrasi pada pukul 13.00 WIB.
Diskusi tersebut mengangkat tema “Dukung Penegakan Hukum Karhutla untuk Beri Efek Jera” dengan menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono serta analis politik dan kebijakan publik Adib Miftahul. Diskusi akan dimoderatori Anggota KWP Putri Dinda dari Akurat.co dan berlangsung di Abdul Muis.
Dengan agenda yang tersebar sejak pagi hingga malam, aktivitas DPR RI pada 2 September 2026 tidak hanya berfokus pada pembahasan anggaran 2027. Sejumlah isu strategis seperti reforma agraria, masyarakat adat, kawasan industri, pengelolaan lobster, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum karhutla turut masuk dalam agenda parlemen.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
