JAKARTA – Sejumlah agenda strategis mewarnai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 23 Juni 2026. Berbagai rapat penting digelar sejak pagi hingga siang hari dengan pembahasan mencakup kebijakan fiskal, sektor kesehatan, pendidikan, hingga penyusunan regulasi di berbagai bidang.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memulai rangkaian agenda dengan rapat panitia kerja bersama pemerintah yang membahas kebijakan transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.
Pada waktu yang sama, Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Agenda tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 serta isu-isu aktual terkait pengelolaan keuangan haji.
Komisi IX DPR RI turut melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI yang membahas berbagai isu strategis di sektor kesehatan nasional.
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk membahas usulan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Komisi XI DPR RI menerima kunjungan Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil dari sektor pertambangan, migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.
Pada siang hari, Baleg DPR RI melanjutkan agenda dengan pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Perkoperasian bersama sejumlah pakar dan akademisi. Agenda tersebut membahas masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat tentang Perkoperasian.
Komisi VII DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja RUU tentang Kawasan Industri bersama Kepala Badan Keahlian DPR RI yang membahas penyusunan naskah akademik serta draf RUU.
Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah sekretaris jenderal kementerian/lembaga terkait pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Pembahasan mencakup pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian/lembaga, harmonisasi kewenangan, standar mutu, serta tata kelola pendidikan nasional.
Seluruh rangkaian agenda tersebut menunjukkan fokus DPR RI dalam memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui pembahasan berbagai isu strategis yang berdampak pada pembangunan nasional.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
