JAKARTA — Polusi udara di Indonesia kian mematikan. Pada September 2026, estimasi kematian akibat pencemaran udara mencapai 5.310 jiwa, melonjak 42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi penyumbang terbesar, di tengah buruknya kualitas udara akibat emisi perkotaan dan industri.
Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk Indonesia’s Air Pollution Deaths Surged by 42% in September as Government Resists Declaring Karhutla a National Emergency memperkirakan asap karhutla menyebabkan 3.560 kematian, dua kali lipat dibandingkan Agustus. Sementara itu, polusi dari aktivitas perkotaan dan industri diperkirakan menyebabkan 1.750 kematian.
Empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatat estimasi kematian akibat asap karhutla sebanyak 1.470 jiwa. Di Sumatra, lima provinsi—Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatra Barat—mencatat 1.420 kematian.
Kondisi kering saat puncak El Niño pada September memperparah kebakaran. Sementara di Jawa, polusi dari industri, kendaraan, dan pembakaran sampah masih menjadi persoalan utama, dengan estimasi 1.530 kematian.
“Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut,” kata Katherine Hasan, analis CREA dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, polusi non-karhutla tetap menjadi penyebab utama kematian terkait pencemaran udara di Jawa. Namun, meluasnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah meningkatkan peran asap karhutla sebagai sumber kematian di sejumlah wilayah.
57,8 Juta Orang Terpapar Udara Tidak Sehat
CREA memperkirakan sekitar 57,8 juta orang di Indonesia menghirup udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya pada September 2026.
Di Kalimantan, sekitar 14 juta orang atau hampir 80 persen penduduk terpapar udara buruk, meningkat dari 12,3 juta orang pada Agustus. Di Sumatra, jumlahnya mencapai 31,4 juta orang, sedangkan di Jawa sekitar 23,8 juta orang.
Rata-rata konsentrasi PM2,5 nasional mencapai 36 mikrogram per meter kubik (µg/m³), lebih dari tujuh kali pedoman WHO untuk rata-rata tahunan sebesar 5 µg/m³.
Konsentrasi PM2,5 di Kalimantan mencapai 120 µg/m³ dan Sumatra 51 µg/m³. Di Jawa, angkanya relatif stabil pada 26 µg/m³. Meski demikian, perubahan pola angin menjelang akhir tahun berpotensi membawa asap dari Kalimantan melintasi Laut Jawa.
Anggaran BNPB Turun, Kasus ISPA Tembus 333 Ribu
Penanganan karhutla juga menghadapi persoalan keterbatasan anggaran. Dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut turun menjadi Rp491 miliar, dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai membatasi kemampuan pemerintah merespons kebakaran dan menekan penyebaran asap.
Data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober 2026 mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, masing-masing hampir 75.000 kasus. Anak-anak berusia di bawah lima tahun menyumbang 75.172 kasus atau hampir seperempat dari total kasus yang tercatat.
Dokter spesialis paru sekaligus Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, mengingatkan bahwa paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi paru dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.
Dampaknya meliputi ISPA berulang hingga memburuknya asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dalam kondisi tertentu, paparan polutan juga berkaitan dengan risiko fibrosis paru dan kanker paru.
“Polusi udara tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kualitas lingkungan, melainkan sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan tindakan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius,” kata Agus.
Sementara itu, Co-Founder sekaligus CEO Landscape Indonesia dan anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Agus Sari, menilai karhutla semestinya dapat diantisipasi karena pola kejadiannya bisa diprediksi.
“Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan,” ujarnya.
CREA Dorong Pemulihan Gambut dan Penegakan Hukum
CREA mendesak pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla, dari sekadar memadamkan api menjadi pencegahan yang berkelanjutan. Pemulihan lahan gambut yang dikeringkan perlu diprioritaskan karena kondisi tersebut membuat lahan lebih mudah terbakar.
Pemerintah juga didorong menindak tegas pembukaan lahan ilegal dengan cara membakar serta memperkuat pertanggungjawaban hukum pemegang konsesi.
Di Jawa, pengendalian polusi perlu difokuskan pada penegakan standar emisi dari pembangkit listrik, industri, dan transportasi.
Lonjakan estimasi kematian, puluhan juta penduduk yang terpapar udara tidak sehat, serta ratusan ribu kasus ISPA memperlihatkan bahwa polusi udara membutuhkan penanganan terpadu. Pencegahan karhutla dan pengendalian emisi harus berjalan bersamaan untuk menekan risiko kesehatan masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
