JAKARTA – Ketatnya anggaran negara mulai berdampak pada layanan transportasi di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T). Salah satu yang paling terasa adalah penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dinilai berpotensi menghambat distribusi logistik sekaligus mengancam keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada layanan transportasi perintis justru akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penghematan yang diperoleh.
Menurutnya, keberadaan angkutan penyeberangan perintis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat di wilayah kepulauan dengan pusat layanan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
“Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat berjalan optimal di daerah 3T jika rantai pasok logistik terputus karena tidak adanya layanan transportasi? Konektivitas adalah fondasi utama keberhasilan seluruh program tersebut,” tegas Djoko, sABTU (18/7/2026).
Operasional Penyeberangan Perintis di NTT Berhenti
Penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis mulai terjadi di NTT sejak Juli 2026. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang selama ini mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan menggunakan sembilan kapal yang melayani berbagai pulau di provinsi tersebut.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pendanaan operasional hanya tersedia hingga Juni 2026 sehingga layanan terpaksa dihentikan.
Djoko menilai kondisi tersebut memunculkan efek domino yang sangat luas karena jalur penyeberangan perintis selama ini melayani rute-rute yang secara komersial tidak menarik bagi operator swasta.
Enam Dampak Besar Penghentian Angkutan Perintis
Djoko mengidentifikasi sedikitnya enam dampak serius akibat terhentinya layanan penyeberangan perintis.
Pertama, masyarakat di pulau-pulau kecil menjadi semakin terisolasi. Kapal perintis merupakan satu-satunya moda transportasi yang menghubungkan warga dengan pusat pemerintahan, layanan kesehatan rujukan, hingga fasilitas pendidikan.
“Ketika kapal berhenti beroperasi, masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar. Ini bukan hanya soal transportasi, tetapi menyangkut hak warga untuk memperoleh pelayanan publik,” ujarnya.
Kedua, distribusi logistik terganggu sehingga memicu kelangkaan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Jalur distribusi bahan pangan, bahan bangunan, hingga bahan bakar minyak menjadi tersendat karena tidak ada alternatif transportasi yang terjangkau.
Menurut Djoko, penggunaan kapal swasta membutuhkan biaya jauh lebih tinggi sehingga ongkos distribusi otomatis meningkat dan dibebankan kepada masyarakat.
Ketiga, roda perekonomian daerah ikut melemah. Komoditas pertanian, hasil perikanan, dan produk kerajinan masyarakat di wilayah 3T tidak dapat dipasarkan keluar daerah sehingga pendapatan warga menurun drastis.
“Masyarakat kehilangan pasar bagi hasil produksinya, sementara harga kebutuhan hidup justru melonjak. Situasi ini sangat berisiko memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga di wilayah kepulauan,” katanya.
Keempat, penghentian layanan memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Angkutan perintis selama ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil.
Tanpa dukungan konektivitas, masyarakat di wilayah 3T dinilai semakin tertinggal dibandingkan daerah yang memiliki infrastruktur transportasi memadai.
Kelima, operator angkutan turut mengalami kerugian operasional. Kapal yang tidak berlayar tetap membutuhkan biaya pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan, sementara pemasukan operasional berhenti.
Keenam, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik ikut menurun. Padahal penyelenggaraan angkutan perintis merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) yang diamanatkan pemerintah.
MBG dan KDMP Bergantung pada Kelancaran Logistik
Djoko menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik hingga ke pulau-pulau terluar Indonesia.
“Jika transportasi perintis berhenti, maka rantai pasok akan terputus. Dampaknya bukan hanya pada distribusi barang, tetapi juga dapat menghambat pelaksanaan program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, memulihkan layanan angkutan perintis serta memastikan keberlanjutan anggaran subsidi transportasi harus menjadi langkah yang segera dilakukan pemerintah.
Konektivitas Harus Dipandang sebagai Investasi
Sebagai penutup, Djoko menilai pengurangan anggaran transportasi perintis demi efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang perlu dievaluasi kembali.
“Konektivitas wilayah 3T seharusnya dipandang sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar beban anggaran. Tanpa kepastian layanan transportasi perintis, pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan keberhasilan program pemerintah akan sulit diwujudkan secara nyata,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
