JAKARTA – Aksi massa besar akan mewarnai Ibu Kota pada Selasa, 3 Juni 2025. Sekitar 3.000 buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) dijadwalkan menggelar demonstrasi serentak di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.
Gelombang demonstran ini berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek, dengan mayoritas peserta terdiri dari pekerja mitra dan pensiunan yang merasa dirugikan oleh kebijakan manajemen PT Pos Indonesia dan pemerintah pusat.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini: pembatalan penghapusan tunjangan pensiun, penghapusan sistem kemitraan, serta penolakan terhadap sistem outsourcing dan kebijakan KRIS BPJS Kesehatan.
“Tunjangan itu bukan hadiah, melainkan hak yang diperoleh dari kerja keras puluhan tahun,” tegas Iqbal, Jumat, (30/5/2025).
Ia menyebut penghapusan sejumlah tunjangan—seperti Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka—adalah bentuk pengkhianatan terhadap dedikasi para pensiunan PT Pos.
Iqbal juga mengecam keras praktik kemitraan yang selama ini diterapkan PT Pos terhadap ribuan pekerjanya. Ia menyebut skema itu hanya cara perusahaan menghindari kewajiban ketenagakerjaan.
“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru dari perbudakan modern. Para pekerja mitra harus diangkat sebagai karyawan tetap dengan hak normatif penuh,” ujarnya.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan sistem outsourcing dan kebijakan baru Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan buruh. Menurut Iqbal, sistem KRIS berpotensi mengurangi jumlah kamar rawat inap dan memperpanjang antrean, sementara iuran diprediksi akan naik tanpa peningkatan mutu pelayanan.
“Kami menolak sistem KRIS dan outsourcing. Ini adalah bentuk krisis layanan publik yang tidak boleh diteruskan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Iqbal juga mengingatkan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dalam pidato May Day 1 Mei lalu menegaskan akan menghapus praktik outsourcing yang merugikan buruh.
“Kami akan terus menagih komitmen itu,” pungkas Iqbal.
Aksi ini disebut akan menjadi salah satu unjuk rasa buruh terbesar pasca-Pemilu 2024, dengan fokus utama pada keadilan bagi pekerja dan pensiunan BUMN yang selama ini merasa dilupakan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
