JAKARTA – Layanan bus perkotaan BisKita di Kota Bogor resmi berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2025.
Penghentian ini terjadi karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan subsidi, meskipun Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk subsidi operasional.
Namun, hingga kini, dana tersebut belum bisa digunakan karena masih mencari payung hukum yang tepat.
“Kalaupun subsidi dari Pemkot Bogor bisa digunakan, jumlahnya hanya cukup untuk enam bulan operasi dengan 17 unit bus saja. Lalu, bagaimana dengan unit lainnya?” kata Darmaningtyas, peneliti dari INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi), Sabtu.(1/3/2026).
Kesulitan lainnya datang dari desain armada yang kursinya berhadapan, bukan menghadap ke depan seperti bus komersial pada umumnya. Hal ini membuat operator sulit mengalihfungsikan bus untuk keperluan lain.
Nasib 49 Unit Bus dan 130 Sopir Terombang-ambing
Penghentian operasional ini berdampak besar pada operator dan pekerja. Sebanyak 49 unit armada terparkir tanpa kejelasan, sementara 130 sopir terpaksa dirumahkan. Operator pun mengalami kerugian besar karena mereka tetap harus menanggung biaya pemeliharaan armada, meskipun bus tidak beroperasi.
“Setiap hari bus tetap harus dibersihkan dan mesinnya dinyalakan agar tidak rusak. Ini jadi beban berat bagi kami,” ungkap seorang perwakilan operator yang enggan disebut namanya.
Sebagai perbandingan, layanan bus serupa seperti TransJakarta masih bisa bertahan karena mendapatkan subsidi lebih dari Rp3,5 triliun per tahun dari Pemprov DKI Jakarta. Di banyak negara, transportasi umum berbasis bus memang hanya bisa beroperasi dengan dukungan dana pemerintah.
Dampak Penghentian: Kembali ke Sepeda Motor?
Sejak beroperasi pada 2022, BisKita telah melayani lebih dari 10.000 penumpang per hari atau sekitar 300.000 penumpang per bulan.
Berdasarkan survei, lebih dari 70% penumpang sebelumnya menggunakan sepeda motor. Dengan dihentikannya layanan ini, dikhawatirkan penggunaan motor akan kembali meningkat, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Padahal, lebih dari 73% kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Dengan adanya bus ini, risiko kecelakaan bisa ditekan,” ujar Darmaningtyas.
Warga Tagih Janji Transportasi Gratis Prabowo
Kekecewaan masyarakat semakin besar karena sebelumnya mereka sudah beradaptasi dengan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ber-AC. Kini, mereka harus kembali menggunakan angkot atau sepeda motor.
Di sisi lain, penghentian subsidi ini bertolak belakang dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang berencana menggratiskan layanan angkutan umum perkotaan.
“Yang tidak gratis saja malah dihentikan subsidinya. Sekarang saatnya masyarakat menagih janji kampanye tersebut,” tegas Darmaningtyas.
Masyarakat dan pengamat transportasi berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan agar layanan BisKita bisa kembali beroperasi. Jika tidak, Kota Bogor akan kehilangan salah satu solusi transportasi massal yang sudah berjalan dengan baik selama ini. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
