Politik | Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:10 WIB
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai putusan tersebut menyisakan persoalan serius, terutama terkait syarat pendidikan yang harus dipenuhi seorang calon wakil presiden.
Nasional | Senin, 5 Oktober 2026 - 19:59 WIB
“Saya sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” kata Dudung seusai serah terima jabatan dari Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Politik | Jumat, 18 September 2026 - 14:39 WIB
“Intensi dari Putusan MK sesungguhnya mendorong pembentuk undang-undang agar tidak memberlakukan Parliamentary Threshold. Kalaupun tetap diberlakukan, besaran angkanya harus diperkecil,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Pendidikan | Jumat, 31 Juli 2026 - 14:51 WIB
“Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi,” kata Hetifah,Jumat (31/7/2026)
Nasional | Rabu, 21 Januari 2026 - 14:26 WIB
“Ini bukan sekadar kemenangan bagi insan pers, melainkan sebuah koreksi fundamental terhadap tata kelola penegakan hukum yang selama ini seringkali melupakan prinsip lex specialis,” ujar Jerry Nababan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1/2026).
Hukum | Rabu, 21 Januari 2026 - 11:24 WIB
Putusan itu merujuk pada uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Pemohon mempersoalkan Pasal 8 di UU Pers yang dianggap tidak memuat aturan jelas dalam kaitan perlindungan hukum terhadap wartawan. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 145/PUU-XXIII/2025.
Ragam | Minggu, 21 April 2024 - 10:48 WIB
Oleh : KRMT Roy Suryo Saya bukan seorang Pakar Hukum, jadi tulisan ini kalau ada yang comment “ngapain itu Roy Suryo ikut-ikutan comment yang…
Ragam | Kamis, 15 Juni 2023 - 14:00 WIB
RENTAK.ID – Permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional bersifat terbuka kepada…