Topik KUHP baru

Azmi Syahputra dan Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu 1(foto. ist)

Hukum

KUHP-KUHAP Baru Jadi Tantangan Polisi, Polda Riau Perkuat Kesiapan Penyidik

Hukum | Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan penyesuaian cara kerja anggota Polri di lapangan.

Ilustrasi seorang videografer yang dituduh penggelembungan anggaran (ilustrasi dibikin oleh ai -rentak.id)

Hukum

DPR: Penanganan Kasus Amsal Bisa Bunuh Industri Kreatif

Hukum | Rabu, 1 April 2026 - 07:00 WIB

Rabu, 1 April 2026 - 07:00 WIB

“Industri kreatif memiliki karakter berbeda. Ide, konsep, storytelling, hingga proses editing adalah hasil kerja intelektual yang tidak bisa dinilai nol rupiah. Sangat tidak tepat menyimpulkan terjadi penggelembungan tanpa mempertimbangkan kompleksitas karya tersebut,” ujar Abdullah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR (foto tangkapan layar Ttv parlemen)

Nasional

Kapolri Raker dengan Komisi III DPR, Bahas Kinerja Polri dan Implementasi KUHP Baru

Nasional | Senin, 26 Januari 2026 - 10:10 WIB

Senin, 26 Januari 2026 - 10:10 WIB

Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 09.00 WIB. Kapolri hadir didampingi jajaran pejabat utama Mabes Polri serta para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari seluruh Indonesia.

Hukum

KUHP Baru Berlaku 2026: Negara Atur Moral, Publik Diminta Jadi Penjaga Keadilan

Hukum | Jumat, 2 Januari 2026 - 01:08 WIB

Jumat, 2 Januari 2026 - 01:08 WIB

Jakarta – Awal tahun 2026 menjadi babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan….

Ahmad Irawan (dok. pribad/fbi)

Nasional

DPR Tegaskan Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Ahmad Irawan: “DPR Berani, Tapi Harus Konstitusional”

Nasional | Kamis, 6 November 2025 - 19:52 WIB

Kamis, 6 November 2025 - 19:52 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa DPR tidak menghindar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.