Pajak Kurang Rp514 Triliun, Tulus Abadi: Jangan Peras Rakyat Kecil, Kejar Orang Superkaya!

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulus Abadi (dok. pribadi)

Tulus Abadi (dok. pribadi)

JAKARTA – Pemerintah diminta mencari sumber penerimaan negara dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan mengoptimalkan kebijakan cukai, ketimbang menambah beban pajak bagi masyarakat kecil. Langkah ini dinilai lebih adil di tengah persoalan kekurangan penerimaan pajak yang mencapai Rp514 triliun.

Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menaikkan tarif pajak maupun memperluas objek pajak, terutama terhadap barang-barang kebutuhan dasar.

Pernyataan itu disampaikan menyusul keluhan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengenai kekurangan penerimaan pajak negara sebesar Rp514 triliun. Suahasil juga meminta pengertian masyarakat terkait kondisi tersebut.

Menurut Tulus, permintaan pengertian masyarakat dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Namun, masyarakat juga bisa menangkapnya sebagai sinyal akan adanya kenaikan pajak atau penambahan objek pajak baru.

“Permintaan pengertian masyarakat ini bisa dimaknai agar masyarakat lebih patuh membayar pajak. Tetapi, bisa juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak terhadap objek baru,” ujar Tulus, Selasa (17/11/2026).

Ia mencontohkan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan sebesar 11 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat karena pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang seharusnya tidak dibebani pajak.

“Pembalut perempuan adalah kebutuhan dasar. Tidak etis jika barang seperti ini dikenakan PPN. Kebijakan tersebut juga berpotensi mengabaikan hak-hak dasar perempuan,” tegasnya.

Tulus mengakui, kekurangan penerimaan pajak dapat menimbulkan persoalan serius bagi keuangan negara. Ketika pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah, berkurangnya penerimaan berpotensi memperlebar defisit APBN, meningkatkan beban utang dan bunga, serta mengganggu pembiayaan program pembangunan.

Dampaknya bahkan bisa merembet pada berkurangnya subsidi dan berbagai program bantuan yang dibutuhkan masyarakat menengah bawah.

Namun, ia menilai pemerintah belum menunjukkan strategi optimal dalam menggali sumber penerimaan negara. Salah satu potensi yang semestinya menjadi perhatian adalah kelompok masyarakat superkaya.

“Jangan sampai pemerintah justru lebih mudah menarik pajak dari masyarakat kecil, sementara potensi penerimaan dari kelompok superkaya belum digarap secara maksimal. Padahal, kelompok ini memiliki kemampuan ekonomi yang sangat besar,” katanya.

Tulus juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok sejak 2025 hingga 2026. Bahkan, rencana kenaikan cukai rokok pada 2027 disebut akan ditunda.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi ironi ketika pemerintah sedang menghadapi persoalan kekurangan penerimaan negara. Sebab, cukai rokok tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga instrumen untuk mengendalikan konsumsi produk yang berisiko bagi kesehatan.

“Kalau pemerintah mengeluhkan kekurangan penerimaan pajak, mengapa cukai rokok justru tidak dinaikkan? Ini kebijakan yang anomali. Negara kehilangan potensi pendapatan, sementara fungsi perlindungan masyarakat melalui pengendalian konsumsi rokok juga tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menilai penahanan kenaikan cukai rokok berpotensi menimbulkan kerugian berlapis. Selain kehilangan peluang tambahan penerimaan, pemerintah juga dinilai tidak memaksimalkan instrumen fiskal untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Tulus tidak menampik bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada wajib pajak.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga harus menjadi perhatian. Kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai belum konsisten serta perilaku pejabat publik yang gemar memamerkan kemewahan atau flexing dapat memicu kekecewaan masyarakat.

“Jangan hanya menuntut masyarakat patuh membayar pajak. Pemerintah juga harus menunjukkan keteladanan, konsistensi dalam menggunakan anggaran, dan perilaku pejabat publik yang mencerminkan kesederhanaan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting untuk membangun kepatuhan pajak,” ungkapnya.

Karena itu, Tulus menegaskan, kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menambah beban masyarakat kecil melalui kenaikan tarif maupun perluasan objek pajak.

Sebaliknya, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber penerimaan yang memiliki potensi besar sekaligus memberikan manfaat perlindungan kesehatan, termasuk melalui kenaikan cukai rokok dan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2027.

“Kalau kekurangan penerimaan pajak dijawab dengan menaikkan pajak atau mengenakan pajak baru kepada masyarakat kecil, itu kebijakan yang tidak adil dan harus ditolak. Pemerintah seharusnya lebih dahulu menggali potensi penerimaan dari kelompok yang mampu serta mengoptimalkan cukai yang juga berfungsi melindungi masyarakat,” pungkas Tulus.

Padatkan berita agar lebih renyahPerbaiki lead agar lebih menarik

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Harga Emas Antam Minggu 15 November 2026 Bertahan di Rp2,517 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya
Harga Emas Antam Jumat 13 November 2026: Tembus Rp2,5 Juta per Gram
Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Hafisz Tohir: Rakyat Justru Makan Tabungan
Harga Emas Antam Minggu 8 November 2026 Bertahan Rp 2,545 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya
Harga Emas Antam Naik Lagi, Dua Hari Melonjak Rp28.000, Kini Rp2,565 Juta per Gram
Pajak Digital RI Tembus Rp58,75 Triliun, Amin Ak Minta Perusahaan Platform Tak Lepas Tanggung Jawab
Hafisz Tohir Soroti Yield SUN 7,75 Persen dan IHSG Anjlok: Alarm Fiskal Mulai Terasa
Tak Cukup Lindungi PMI, Barantin-KP2MI Bidik Peluang Bisnis Setelah Mereka Pulang

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:33 WIB

Pajak Kurang Rp514 Triliun, Tulus Abadi: Jangan Peras Rakyat Kecil, Kejar Orang Superkaya!

Minggu, 15 November 2026 - 11:19 WIB

Harga Emas Antam Minggu 15 November 2026 Bertahan di Rp2,517 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya

Jumat, 13 November 2026 - 06:39 WIB

Harga Emas Antam Jumat 13 November 2026: Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Senin, 9 November 2026 - 11:00 WIB

Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Hafisz Tohir: Rakyat Justru Makan Tabungan

Minggu, 8 November 2026 - 08:50 WIB

Harga Emas Antam Minggu 8 November 2026 Bertahan Rp 2,545 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya

Berita Terbaru