RENTAK.ID – Penantian panjang terbayar sudah, setelah sebanyak 231 pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dilantik secara resmi.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani melantik langaung sebanyak 231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan hikmat di kawasan Pancoran, Selasa (27/2/2024).
Dalam amanatnya, Benny meminta mereka bekerja dengan cepat dan sebaik-baiknya.
“Jadi jangan lelet (kerjanya), jangan lambat, harus cepat merespons, kemudian juga memberikan solusi,” ujar Benny usai pelantikan di Hotel Bidakara Jakarta.
Benny ingin mereka gerak cepat dalam mengatasi berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) di lapangan. Ia mau ratusan PPPK tersebut, bisa kerja secara masif dan progresif sesuai tagline BP2MI.
“Menindaklanjuti apa yang diharapkan pekerja migran dan keluarga,” ucapnya.
Apalagi, PMI yang dilayani BP2MI sekitar 9 juta orang. Sehingga kerja besar dan cepat harus diterapkan serta bisa dilakukan. Terlebih, permasalahan-permasalahan para pekerja migran di lapangan kerap dan begitu banyak terjadi.
“Yang ditangani BP2MI kan kurang-lebih 9 juta, dinamikanya sangat kompleks di lapangan, jumlah yang ditangani yang diurus juga begitu besar, tersebar di beberapa puluh negara penempatan,” papar Benny.
“Kemudian dinamika yang berkembang di lapangan juga sangat dinamis, terkait kasus-kasus yang selalu akan muncul mewarnai para pekerja migran kita,” imbuhnya.
Di sisi lain, Benny juga berpesan agar para PPPK yang baru dilantik bisa netral, terutama di masa-masa pemilu seperti yang lalu. Sebab, PPPK juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN).
“Loyalitas seorang ASN itu kepada negara. Tentu di bawahnya itu pemerintah dalam negara itu, pemerintah yang sah, kepada pimpinan di masing-masing lembaga maupun di unit kerja terkecil,” jelas Benny.
Benny turut bersyukur atas pelantikan ini. Sebab pengangkatan dan pelantikan tersebut merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh para PPPK, maupun keluarga mereka.
Benny menilai, pengangkatan PPPK wujud nyata keberpihakan negara terhadap para abdi negara yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan.
“PPPK ini hampir sama dengan PNS sebenarnya, cuma bedanya tidak mendapatkan pensiun. Nah ini kebijakan yang sangat progresif, bagaimana pemerintah mengangkat memberikan empati kepada orang-orang yang selama ini mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, tidak dengan otomatis memberhentikan mereka, mengangkat status mereka,” jelas Benny.
“Ini penantian panjang dan alhamdulillah bisa dinikmati sebagai rezeki, tentu bagi masa depan, keluarga dan juga untuk karier mereka,” tandasnya. ***
