JAKARTA – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penyelamatan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial AJ yang berada di Libya. Selain memastikan kondisi korban tetap aman, pemerintah juga mempercepat proses pemulangan ke Tanah Air sembari menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengiringi keberangkatannya.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait guna menangani kasus tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan AJ, memberikan pelindungan, memfasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sekaligus mengusut dugaan praktik perekrutan ilegal.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menjelaskan, kasus ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan AJ, seorang PMI asal Jawa Barat, meminta bantuan agar dapat dipulangkan ke Indonesia.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tripoli, AJ diketahui berada di Benghazi, Libya Timur. KBRI Tripoli telah berhasil melakukan penelusuran awal terhadap keberadaan korban, berkomunikasi dengan pihak terkait di lokasi, serta memperoleh dokumen identitas yang bersangkutan. Saat ini pekerja migran tersebut berada dalam perlindungan intensif KBRI Tripoli,” ujar Mukhtarudin dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Ia mengatakan, pemerintah saat ini terus mengupayakan pemulangan AJ. Namun, proses tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan hukum, administratif, dan finansial yang berlaku di Libya sebelum korban dapat kembali ke Indonesia.
“Pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat penyelesaian proses tersebut, sekaligus memastikan hak-hak pelindungan AJ tetap terpenuhi,” katanya.
Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tripoli yang bergerak cepat melakukan penelusuran dan memberikan perlindungan kepada AJ di tengah situasi keamanan yang cukup menantang di Libya.
Di sisi lain, hasil penelusuran awal menunjukkan adanya dugaan bahwa AJ berangkat ke Libya melalui jalur nonprosedural. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban telah berada di negara tersebut selama lebih dari satu tahun dan diduga diberangkatkan oleh pihak sponsor yang kini sedang ditelusuri.
“Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah mengoordinasikan penanganan melalui Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama kementerian/lembaga terkait serta berkoordinasi dengan Satgas TPPO untuk mendalami dugaan jaringan perekrutan ilegal guna mengungkap sindikat jaringan TPPO yang diduga terlibat dalam pemberangkatan korban ke Libya secara nonprosedural,” tegas Mukhtarudin.
KP2MI bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah juga terus bersinergi untuk memastikan keselamatan korban, memfasilitasi proses pemulangannya sesuai ketentuan yang berlaku, mengusut pihak sponsor maupun jaringan perekrutan ilegal, serta memberikan pendampingan kepada AJ beserta keluarganya.
Mukhtarudin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Menurutnya, penempatan pekerja migran harus mengikuti prosedur yang berlaku agar hak, keselamatan, dan perlindungan pekerja dapat dijamin sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Penempatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku agar hak, keselamatan, dan pelindungan pekerja dapat dijamin sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” pungkasnya.
KP2MI memastikan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan kasus AJ kepada publik seiring hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
