JAKARTA – Bayangkan tengah malam yang hening tiba-tiba pecah oleh suara gemuruh air. Dalam hitungan menit, rumah yang selama ini menjadi tempat aman berubah menjadi lautan lumpur. Barang-barang hanyut, kenangan basah, dan Anda serta keluarga harus mengungsi ke tempat yang belum tentu nyaman.
“Ini bukan adegan film,” ujar Dr. Ir. Edy Susilo, M.T., Dosen Universitas Semarang sekaligus praktisi hidrologi dan pemerhati konservasi air berbasis masyarakat. “Ini nyata, dan sudah terjadi berkali-kali di berbagai daerah di Indonesia,” kata Edy Susilo, Selasa (8/4/2025)
Dalam lima tahun terakhir, banjir besar datang silih berganti. April 2021, banjir bandang menerjang Nusa Tenggara Timur, menelan lebih dari 170 korban jiwa. Februari 2023, Makassar terendam dan ribuan warga mengungsi. Awal 2024, Kalimantan Barat dihantam banjir di tiga kabupaten. Februari 2025, giliran Demak dan Bima, NTB, yang terendam banjir dan longsor.
Jabodetabek pun tak luput. Hujan deras awal 2025 membuat sejumlah wilayah tergenang, memaksa sekolah libur dan transportasi lumpuh.
Data BNPB mencatat, sepanjang 2024 saja, Indonesia mengalami 5.593 bencana, sebagian besar berupa banjir dan tanah longsor. Ini bukan lagi bencana musiman, tapi sinyal jelas bahwa ada yang salah dalam cara kita memperlakukan air.
Selama ini, hujan deras selalu disalahkan. Padahal, menurut Edy Susilo, penyebab banjir jauh lebih kompleks dan sering kali buatan manusia.
“Pembangunan masif tanpa memperhatikan daerah tangkapan air, ruang terbuka hijau yang terus menyusut, dan drainase yang tidak berfungsi adalah penyebab utama,” jelasnya.
Meski regulasi seperti UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2017 telah mengatur soal tata ruang dan prinsip Zero Delta Q—yang artinya pembangunan tak boleh menambah debit limpasan air—nyatanya, banyak proyek masih mengabaikannya.
Parahnya lagi, sistem drainase kerap tersumbat sampah dan jarang dipelihara. Belum lagi faktor perubahan iklim yang membuat hujan semakin tak menentu dan ekstrem.
Solusi tidak cukup dengan membangun tanggul atau memperbesar saluran air. Menurut Edy, kita harus mengubah cara berpikir: air hujan bukan musuh, melainkan berkah yang harus dikelola dengan bijak.
“Kita seharusnya tidak membuang air hujan, tapi menyimpannya,” tegas Edy.
Ia menyarankan pemanfaatan kolam retensi, embung, bendungan kecil, serta sistem Rain Water Harvesting (RWH). Air hujan bisa ditampung dari atap dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sekaligus mengurangi tekanan terhadap air tanah.
Selain menampung, air juga perlu diresapkan kembali ke dalam tanah. Caranya? Lewat sumur resapan (SR), lubang biopori (LRB), hingga teknologi pipa resapan horizontal (PRH).
“PRH ini sederhana, murah, dan sangat efektif. Dibuat dari pipa PVC, dipasang di kedalaman 150 cm, dan kemampuannya meresapkan air bisa 20 kali lebih baik dibanding sumur resapan biasa,” jelas Edy yang menemukan PRH ini pada 2020.
Teknologi PRH bahkan sudah diterapkan di beberapa titik di Semarang untuk mengurangi banjir dan membantu konservasi air tanah.
Agar semua upaya ini tidak sia-sia, perlu dorongan kuat dari pemerintah. Regulasi yang mendukung, insentif untuk penerapan teknologi resapan, dan edukasi publik harus berjalan beriringan.
“Kita harus mulai dari kebiasaan kecil. Jangan buang air hujan. Tampung, resapkan, atau manfaatkan kembali,” ajak Edy.
Air Tak Pernah Salah, Kita yang Terlalu Banyak Mengambil
Air bukan musuh. Ia hanya ingin kembali ke tempatnya. Banjir bukan sekadar bencana alam, tapi cermin dari pilihan kita sendiri.
Kini saatnya kita membangun lingkungan yang ramah air—kota dan desa yang bersahabat dengan alam. Karena masa depan tanpa banjir bukan utopia, melainkan tujuan yang bisa dicapai jika kita mau bergerak bersama. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
