JAKARTA – Peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai tidak boleh berhenti di layar monitor atau sekadar menjadi informasi. Data tersebut harus segera diterjemahkan menjadi keputusan konkret demi mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antara informasi BMKG dengan kebijakan pemerintah, terutama di sektor transportasi dan pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, dikutip Minggu (30/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mengevaluasi kesiapan BMKG dalam menghadapi cuaca ekstrem sekaligus membahas berbagai persoalan keselamatan transportasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Menurut Sudjatmiko, kemampuan BMKG dalam menghasilkan informasi cuaca, iklim, hingga peringatan dini semakin penting seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem.
“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” ujar Sudjatmiko.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut adalah potensi angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu.
Kondisi angin yang ekstrem dinilai dapat meningkatkan risiko bagi kendaraan yang melintas, terutama kendaraan dengan karakteristik tertentu. Karena itu, diperlukan mekanisme antisipasi yang jelas ketika BMKG mengeluarkan peringatan mengenai kondisi cuaca yang membahayakan.
Sudjatmiko mendorong agar BMKG, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola jalan, dan instansi terkait memiliki protokol bersama dalam menentukan langkah pembatasan atau pengaturan lalu lintas.
“Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” katanya.
Komisi V DPR RI juga mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di kawasan Suramadu.
Keberadaan VMS dinilai penting karena memungkinkan peringatan cuaca disampaikan langsung kepada pengendara yang hendak memasuki kawasan jembatan.
Dengan begitu, informasi mengenai angin kencang maupun kondisi cuaca ekstrem tidak hanya diterima oleh pemerintah atau operator transportasi, tetapi juga dapat diketahui masyarakat secara langsung sebelum melanjutkan perjalanan.
Selain cuaca ekstrem, Komisi V DPR RI menyoroti aspek keselamatan transportasi laut.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang dapat memengaruhi stabilitas kapal. Dalam pembahasan tersebut, bahkan terdapat contoh muatan kendaraan yang mencapai sekitar 60 ton.
Komisi V mendorong pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan kemampuan kapal diperketat. Menurut Sudjatmiko, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama.
“Kita harus memastikan batas muatan kendaraan dan kemampuan kapal benar-benar diperhitungkan. Keselamatan penumpang, awak kapal, maupun pengguna jasa transportasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan angkutan barang,” ujarnya.
Peralatan keselamatan kapal juga menjadi perhatian.
Komisi V menyoroti adanya **fixed fire pump** atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kemampuan kapal menghadapi keadaan darurat.
“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” tegas Sudjatmiko.
Tidak hanya berbicara mengenai respons terhadap cuaca ekstrem, Sudjatmiko juga meminta BMKG memperkuat penyediaan data cuaca dan iklim untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data dengan perspektif waktu yang lebih panjang, mulai dari lima tahun, 25 tahun, hingga 100 tahun.
Data tersebut penting agar pembangunan infrastruktur tidak hanya dirancang berdasarkan kondisi cuaca saat ini, tetapi juga mempertimbangkan perubahan pola iklim dan potensi risiko di masa depan.
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang,” ujar Sudjatmiko.
Kebutuhan tersebut semakin penting untuk mengantisipasi potensi dampak **El Nino**, khususnya terhadap ketersediaan air dan ancaman kekeringan.
Karena itu, pembangunan embung, sumur resapan, hingga sistem penampungan air hujan dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi adaptasi menghadapi perubahan iklim.
Sudjatmiko menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri oleh satu lembaga.
Informasi yang dihasilkan BMKG harus terintegrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, serta pihak terkait lainnya.
Dengan integrasi tersebut, peringatan dini dapat langsung diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari pengaturan lalu lintas, pembatasan perjalanan, penguatan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.
Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan teknologi dan kapasitas BMKG dalam menjalankan tugasnya, termasuk pengakuan internasional melalui penghargaan dari **World Meteorological Organization (WMO)** pada 2020.
Sudjatmiko berharap penguatan kapasitas BMKG terus diikuti dengan peningkatan koordinasi di lapangan.
“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkas Sudjatmiko.
Penulis : guntar
Editor : ameri
