YOGYAKARTA – Penertiban kawasan hutan jangan sampai justru membuat petani kehilangan penghidupan. Pemerintah harus memastikan lahan yang telah diambil alih tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyusul laporan mengenai indikasi penurunan produktivitas perkebunan sawit setelah peralihan pengelolaan lahan.
Menurut Tamsil, langkah Presiden Prabowo Subianto mengembalikan penguasaan negara atas kekayaan alam patut didukung. Namun, keberhasilannya harus diukur dari kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penguasaan lahan.
“Pak Prabowo sudah berani mengambil langkah besar. Ini harus kita dukung. Tetapi setelah lahannya kembali, kita harus memastikan siapa yang mengurus, bagaimana produksinya, dan bagaimana nasib masyarakat yang hidup di sana,” ujar Tamsil dalam sharing session bersama KAHMI Provinsi DI Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026).
Ia menegaskan, penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 harus bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Jangan hanya berhenti pada kalimat dikuasai oleh negara. Ada kelanjutannya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah masyarakat lebih sejahtera? Apakah daerah ikut mendapatkan manfaat?” katanya.
Tamsil meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun berjalan baik, produktivitas terjaga, pekerja terlindungi, dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap dipenuhi.
Ia juga mendorong pelibatan masyarakat melalui koperasi dan kemitraan agar penataan kawasan hutan mampu menggerakkan ekonomi daerah.
“Asta Cita ini harus terus kita dorong supaya menghidupkan ekonomi daerah. Petani punya pembeli, usaha masyarakat bergerak, dan lapangan kerja terbuka. Kalau alirannya tersumbat, daerah juga akan sulit bernapas,” ujarnya.
Hal itu disampaikan dalam forum bertema Paradigma Baru Fiskal Daerah dalam Bingkai Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita, yang mempertemukan tokoh KAHMI, akademisi, guru besar, dan aktivis di Yogyakarta.
Tamsil menambahkan, DPD RI berkewajiban mengawal aspirasi daerah agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain HM Syukri Fadholi, Prof. Nurfina Asnam, Dr. Kintoko, Siti Murtiyani, dan Prof. Dr. Joko Pekik.
Penulis : lazir
Editor : ameri
