JAKARTA – Indonesia menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 4,5 juta ton hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan stok penyangga beras Malaysia dan Filipina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan dan mengantisipasi gejolak harga.
Cadangan tersebut dikelola Perum BULOG melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan volume sekitar 4,5 juta ton, stok beras Indonesia setara 22,5 kali cadangan penyangga Malaysia yang tercatat 200.000 ton pada Agustus 2026. Jumlahnya juga sekitar 15,7 kali estimasi stok beras di fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina yang mencapai 286.500 ton per 1 September 2026.
Meski demikian, perbandingan tersebut perlu memperhatikan perbedaan periode pencatatan dan cakupan cadangan masing-masing negara.
Vietnam, misalnya, melaporkan pengadaan cadangan pangan nasional sebanyak 500.000 ton sepanjang 2025. Angka itu merupakan realisasi pengadaan selama setahun, bukan posisi stok terkini. Sementara itu, data cadangan pemerintah Thailand dan Myanmar belum tersedia dalam format yang cukup terkonfirmasi untuk perbandingan setara.
Di dalam negeri, besarnya stok beras tersebut ditopang oleh peningkatan penyerapan hasil panen petani. Hingga 27 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG mencapai 4.238.543 ton setara beras atau 105,96 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian itu menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG. Selain memperkuat cadangan nasional, penyerapan tersebut juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga hasil panen petani tetap terserap dan menopang ketersediaan beras di pasar.
Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan cadangan beras yang mencapai sekitar 4,5 juta ton menjadi modal penting untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola BULOG saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton,” kata Ahmad Rizal dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Jakarta, Senin (26/10).
Menurut dia, besarnya cadangan harus diikuti pengelolaan dan distribusi yang optimal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Stok yang melimpah tidak cukup hanya tersimpan di gudang, tetapi juga harus mampu membantu menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras.
“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, BULOG tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah menyiapkan tambahan alokasi beras sebanyak 1 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk memperkuat pasokan di pasar sekaligus membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Selain itu, Bantuan Pangan Beras periode Oktober–Desember 2026 menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
BULOG mengoptimalkan jaringan pergudangan dan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah untuk mendukung penyaluran kedua program tersebut. Langkah ini diharapkan membantu menjaga ketersediaan beras, terutama ketika permintaan meningkat menjelang akhir tahun.
Dengan cadangan sekitar 4,5 juta ton dan realisasi pengadaan yang telah melampaui target, pemerintah memiliki modal pasokan untuk menghadapi berbagai tantangan pangan. Namun, efektivitas cadangan tersebut tetap bergantung pada kelancaran distribusi, ketepatan penyaluran bantuan, serta kemampuan menjaga harga beras agar tetap terjangkau masyarakat.
Penguatan serapan produksi dalam negeri dan optimalisasi penyaluran menjadi kunci agar cadangan beras pemerintah tidak sekadar besar dari sisi volume, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani dan konsumen.
Penulis : lazir
Editor : ameri
